Mendagri Sebut yang Ingin Rusak Legitimasi KPU Penjahat Politik

Dari kiri ke kanan: Calon Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, Ketua Tim Kampanye Nasional, Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin dalam acara Anugerah Syariah Republika 2018 di Hotel JW Marriot, Jakarta. Kamis 8 November 2018. Tempo/ Fikri Arigi.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut pihak yang ingin merusak legitimasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah penjahat politik. Ia meyakini sosok tersebut tidak berasal dari kalangan kader partai politik peserta pemilu maupun tim sukses calon presiden dan wakil presiden.

Baca: Mendagri Minta Bareskrim Segera Usut Hoax Surat Suara Tercoblos

"Kalau ada, berarti dia adalah penjahat politik. Siapa pun orangnya," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.

Tjahjo menjelaskan pemilu sejatinya merupakan hajatan partai politik meski yang menyelenggarakan adalah KPU. Seharusnya, kata dia, seluruh partai politik, pasangan calon presiden, dan seluruh tim sukses percaya penuh pada KPU.

Ia menyindir para tim sukses yang malah saling tuding soal adanya sejumlah perubahan terkait penyelenggaraan pilpres hingga menyudutkan pihak KPU. Padahal, dalam mengambil keputusan, KPU mengundang kedua belah pihak untuk berdiskusi atau berdasarkan kesepakatan di DPR.

Baca: Mendagri Sesalkan Hoax 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

"Jangan apa yang disepakati di rapat beda dengan yang dikatakan di luar. Saya yakin KPU per hari ini tidak ada yang menyimpang satu titik koma pun dari undang-undang dan dijabarkan lewat PKPU (Peraturan KPU)," ucapnya.

Ia meminta tidak ada pihak yang mencurigai KPU, sehingga bersikap berlebihan. Contohnya melempar isu yang belum jelas kebenarannya, seperti kabar bohong ada tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos

"Kalau memang ada pertanyaan, ada keraguan, langsung saja datang lewat timsesnya atau parpolnya, jangan mengarang-ngarang, membuat berita yang itu justru merusak," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.






Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

3 hari lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

4 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

10 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

11 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

11 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

11 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

11 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

12 hari lalu

Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan nama calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan belum sampai ke dia.


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

15 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

15 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?