TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pengelolaan transportasi di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) bisa terintegrasi demi mengurai kemacetan. Menurut dia, kemacetan yang terjadi membuat Indonesia setiap tahun kehilangan Rp 65 triliun.
Baca juga: Jokowi: Kita Tertinggal dalam Transportasi Massal dan Cepat
"Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima, setiap tahun kita kehilangan Rp 65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan," katanya dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.
Angka tersebut, menurut Jokowi, sangat besar. Jika pemerintah membelanjakannnya maka bisa memodali pembangunan infrastruktur.
"Kalau kita jadikan barang, ini sudah jadi MRT, jadi LRT, lima tahun sudah jadi barang bukan asap yang memenuhi kota," kata ucapnya.
Jokowi menuturkan, jika moda angkutan massal di Jabodetabek sudah terintegrasi barulah mendorong masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadinya.
Di awal pengantar rapat ini, Jokowi sempat mengungkapkan keluhannya terkait kemacetan yang terus terjadi. "Semakin hari kalau enggak lalu lintas, kemacetan, ini dikelola dengan baik di Jabodetabek ini, kejadian kemacetan total yang stuck bisa semakin banyak," ujarnya.
Meski begitu, mantan gubernur DKI Jakarta ini hakulyakin masalah kemacetan akan terurai dengan adanya pelbagai angkutan transportasi massal seperti MRT, LRT, Transjakarta, Kereta Bandara, dan lainnya.
Ia berpesan pengelolaan moda transportasi di Jabodetabek harus lebih baik ke depannya. Jokowi menyoroti banyaknya pihak yang bertanggung jawab sekedar urusan jalan.
"Jalan ada yang dimiliki Kementerian PU, ada yang dimiliki Pemprov DKI, dimiliki Banten, Jawa Barat, yang semua tuh kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, tidak terintegrasi," ucapnya.
Baca juga: Jokowi Sebut Pemerintah Harus Berani Bangun Transportasi Massal
Selain itu, Jokowi menyoroti soal transit oriented development (TOD) yang berpuluh tahun tidak ada kemajuannya. Penyebabnya, kata dia, pengelolaan yang ada di banyak tempat.
"Ada di DKI, Kementerian BUMN, kementerian lain, ada di Jabar, Banten, sehingga keterpaduan antar transportasi perkotaan dengan tata ruang harus kita rancang, kita hitung," katanya.
Intinya, kata Jokowi, ia ingin ada penyerderhanaan manajemen. "Agar semakin gampang dimulai, gampang mengerjakan, sehingga jangan lempar institusi satu dengan institusi lain," tuturnya.
