Jokowi Keluhkan Macet di Jabodetabek

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau proyek pembangunan <i>mass rapid transit</i> (MRT) di kawasan Bundaran HI dan Senayan, Jakarta, Selasa, 6 November 2018. MRT Jakarta ditargetkan beroperasi secara komersial alias siap mengangkut penumpang pada pertengahan Maret 2019. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) di kawasan Bundaran HI dan Senayan, Jakarta, Selasa, 6 November 2018. MRT Jakarta ditargetkan beroperasi secara komersial alias siap mengangkut penumpang pada pertengahan Maret 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Kerja dan para gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten membahas pengelolaan transportasi Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).

    Baca: GKR Hemas Jelaskan Soal Dualisme di DPD ke Jokowi

    Di awal rapat, Jokowi mengungkapkan keluhannya terkait kemacetan yang terus terjadi. "Semakin hari kalau enggak lalu lintas, kemacetan, ini dikelola dengan baik di Jabodetabek ini, kejadian kemacetan total yang stuck bisa semakin banyak," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2018.

    Meski begitu, Jokowi hakulyakin masalah kemacetan ini akan terurai dengan adanya pelbagai angkutan transportasi massal seperti MRT, LRT, Transjakarta, Kereta Bandara, dan lainnya. Ia berpesan pengelolaan moda transportasi di Jabodetabek harus lebih baik ke depannya. Jokowi menyoroti banyaknya pihak yang bertanggung jawab sekadar urusan jalan.

    "Jalan ada yang dimiliki Kementerian PU, ada yang dimiliki Pemprov DKI, dimiliki Banten, Jawa Barat, yang semua tuh kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, tidak terintegrasi," ucapnya.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta angkutan massal di Jabodetabek bisa terintegrasi satu dan yang lainnya. Jika sudah terhubung, kata dia, baru mendorong masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi. "Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima, setiap tahun kita kehilangan Rp 65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan," tuturnya.

    Baca: Kritik Utang dari Kubu Prabowo Ini Mendadak Viral, Apa Isinya?

    Angka tersebut, menurut Jokowi, sangat besar. Jika pemerintah membelanjakannnya maka bisa memodali pembangunan infrastruktur. "Kalau kita jadikan barang, ini sudah jadi MRT, jadi LRT, lima tahun sudah jadi barang," kata dia.

    Dalam rapat kali ini, hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan lainnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.