AJI: Soal Prostitusi Online, Media Harus Patuhi Etika Jurnalistik

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Prostitusi online. cnbc.com

    Ilustrasi Prostitusi online. cnbc.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan mengkritik pemberitaan media mengenai kasus prostitusi online (daring) yang melibatkan artis VA dan AS. Nyaris semua media menyebut nama lengkap yang menjadi korban prostitusi daring itu.

    Dalam aturan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), kata Manan, tertulis jelas bahwa wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. “Mengacu pada KEJ, yang seharusnya dilindungi kan korban. Bukan pelaku atau konsumennya,” kata dia, Selasa, 8 Januari 2019.

    Baca: 2 Muncikari Prostitusi Online yang Libatkan ...

    Manan mengatakan media, khususnya jurnalis, harusnya menanyai polisi mengenai identitas pengguna jasa. “Itu bagian dari sikap kritis dan kontrol terhadap polisi dan penyelidikan yang dilakukan.”

    Komisi Nasional Perempuan telah meminta media berhenti mengekspos pemberitaan kasus prostitusi online. “Apa yang disampaikan Komnas Perempuan harus dilihat sebagai kritik terhadap media yang mulai cenderung mengeksploitasi,” kata Manan. Media, seharusnya juga memperhatikan bahwa menulis tentang korban juga terikat pada kode etik.

    Baca: 5 Sikap Komnas Perempuan dalam Kasus Prostitusi Online Artis ...

    AJI melihat fokus Komnas Perempuan yang mempertanyakan tentang hanya identitas korban yang disebutkan tapi tidak untuk identitas pengguna jasa prostitusi online. “Ada unsur ketidakadilan dalam kasus ini.”

    Abdul mengimbau agar seluruh media bisa mematuhi Kode Etik Jurnalistik perihal kasus kejahatan asusila.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.