Komnas Perempuan: Berhenti Ekspos Kasus Prostitusi Online

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin saat menerima aduan warga Pulau Pari korban bentrok. TEMPO/M. Yusuf Manurung

    Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin saat menerima aduan warga Pulau Pari korban bentrok. TEMPO/M. Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Nasional atau Komnas Perempuan meminta kepolisian berhenti mengekspos penyidikan kasus prostitusi online kepada publik. Ini adalah satu dari lima sikap komisi terhadap kasus prostusi online yang melibatkan artis sekaligus model VA dan AS.

    Kedua, Komisi juga meminta media tidak mengeksploitasi perempuan yang dilacurkan. "Termasuk artis yang diduga terlibat dalam prostitusi online," kata Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 7 Januari 2019.

    Baca: 2 Muncikari Prostitusi Online yang Libatkan ...

    Polisi menangkap VA dan AS di sebuah kamar hotel di Surabaya pada 5 Januari 2019. Polisi juga menangkap dua muncikari bernama Endang, 25 tahun, dan Tantri N, 28 tahun, yang kemudian menjadi tersangka. Sedangkan VA dan AS dikenai wajib lapor. Kepolisian masih menyidik kasus prostitusi online ini.

    Setelah kejadian itu, Komisi Perempuan menerima pengaduan dari masyarakat mengenai maraknya pemberitaan prostitusi online. Masyarakat, menurut Mariana, memprotes pemberitaan yang dianggap sewenang-wenang yang menyebutkan nama terang, wajah, bahkan keluarga pihak perempuan.

    Komisi, kata Mariana, telah memantau kekerasan terhadap perempuan yang berhubungan dengan industri prostitusi atau perempuan yang dilacurkan. Mereka adalah perempuan korban perdagangan orang hingga perempuan dalam jeratan muncikari. "Sekalipun dalam level artis, kerentanan itu kerap terjadi."

    Baca: Polisi Punya Daftar 45 Artis dan Model Terlibat ...

    Untuk itulah komisi meminta media menghentikan pemberitaan yang bernuansa misoginis (orang yang membenci wanita) dan cenderung menyalahkan perempuan. Komisi meminta masyarakat tidak menghakimi perempuan korban eksploitasi industri hiburan secara membabi buta.

    Yang terakhir, Komisi meminta semua pihak kritis dan mencari akar persoalan dalam kasus ini. Menurut Mariana, kasus prostitusi online hendaknya dilihat sebagai jeratan kekerasan seksual karena banyak perempuan ditipu hingga diperjualbelikan. "Tidak sesederhana pandangan masyarakat bahwa prostitusi adalah kehendak bebas perempuan."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perolehan Kursi DPR Pemilu 2019, Golkar dan Gerinda di Bawah PDIP

    Meski rekapitulasi perolehan suara Golkar di Pileg DPR 2019 di urutan ketiga setelah PDIP dan Gerindra, namun perolehan kursi Golkar di atas Gerindra.