Koperasi PNS Pemprov Jabar Resmi Miliki 2,26 Persen Saham BIJB

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa saat mewakili Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam

    Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa saat mewakili Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam "Saresehan Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Kajian Perencanaan Ekonomi Sektoral Jawa Barat 2018," di Hotel Savoy Homann, Bandung, Selasa, 6 November 2018.

    INFO JABAR - Koperasi Konsumen Praja Sejahtera (KPPS) yang beranggotakan 13.000 aparatur sipil Negara (ASN) Pemprov Jawa Barat, resmi memiliki saham di PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB).

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat sekaligus Ketua KPPS Iwa Karniwa mengatakan, kepastian penyetoran modal untuk penyertaan saham di pengelola Bandara Kertajati, Majalengka, sudah diputuskan dalam RUPS BIJB akhir Desember 2018 lalu.

    “Diputuskan, Koperasi sebagai pemegang saham setelah Pemprov Jabar dan Angkasa Pura II,” katanya pada Humas Jabar, Senin, 7 Januari 2019.

    RUPS PT BIJB memberikan KPPS porsi saham sebesar 2,26 persen, dan mensyaratkan penyertaan 14 hari setelah RUPS digelar. Iwa memastikan, transfer dana penyertaan modal tahap pertama akan dilakukan pada Senin ini. “Tahap awal  senilai 1,13 persen dengan nilai Rp 25,8 miliar,” kata Iwa Karniwa.

    Saham sebesar 2,26 persen, jika ditotal penyertaan KPPS di PT BIJB sebesar Rp 51 miliar lebih. Untuk tahap kedua, penyertaan modal dijadwalkan dilakukan KPPS pada Desember 2019 mendatang sesuai keputusan RUPS.

    “Kita akan laporkan penyertaan modal dalam realisasi penyertaan di rapat anggota tahunan pada 10 Januari,” ujar Iwa.

    Kepastian menjadi pemilik saham ini telah melalui proses perhitungan dan mekanisme yang cermat. Sejak berjalan tiga tahun, saat ini KPPS sudah melayani 3.000 anggota dari jumlah anggota keseluruhan 13.000 di luar puluhan ribu guru SMA/SMK.

    “Total outstanding kita Rp 38 miliar, jadi tetap uang standby jika anggota memerlukan kita siap,” katanya.

    Kepemilikan saham di PT BIJB dipastikan menjadi bentuk kontribusi ASN Pemprov Jabar dalam rangka membesarkan bandara internasional tersebut. Kedua, dari sisi analisis bisnis, kata Iwa, dimungkinkan terjadinya keuntungan pada 2-3 tahun yang akan datang.

    “Ini seiring selesainya tol Cisumdawu, jadi ASN perlu memberikan kontribusi,” kata Iwa Karniwa. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.