Jokowi kepada Para Menteri: Tahun Pemilu, Jaga Stabilitas

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden RI Joko Widodo berbincang dengan perwakilan warga penerima sertifikat tanah saat penyerahan sertifikat untuk rakyat di Pendopo Sasana Adhi Praja, Blitar, Jawa Timur, Rabu 3 Januari 2019. ANTARA FOTO/Irfan Anshori

    Presiden RI Joko Widodo berbincang dengan perwakilan warga penerima sertifikat tanah saat penyerahan sertifikat untuk rakyat di Pendopo Sasana Adhi Praja, Blitar, Jawa Timur, Rabu 3 Januari 2019. ANTARA FOTO/Irfan Anshori

    TEMPO.CO, Jakarta -  Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada para menteri Kabinet Kerja mengenai Pemilu 2019.

    Baca: Jokowi Minta Konsolidasi Antar Sektor Hadapi Gejolak Ekonomi

    "Karena kita memasuki tahun pemilu, maka stabilitas keamanan, ketertiban harus terus dijaga dengan baik," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna pertama tahun ini di Istana Negara, Jakarta, Senin, 7 Januari 2019.

    Jokowi mengatakan, penyelenggaran pemilihan kepala daerah serentak pada 2018 sukses karena berlangsung dengan aman dan damai meski digelar di 171 daerah. Berkaca dari pengalaman itu, Jokowi meyakini pemilihan presiden dan legislatif yang berlangsung serentak tahun ini juga sukses.

    "Dengan pengalaman panjang dalam berdemokrasi, insya Allah pemilu legislatif, pemilu presiden secara serentak di 2019 akan berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis," ujarnya.

    Dalam sidang kabinet paripurna itu, Jokowi juga mengatakan pemerintah fokus menyiapkan sumber daya manusia pada 2019. Jokowi berencana memperkuat SDM secara besar-besaran dengan mengadakan training, mengangkat vocational school dan vocational training.

    Sebelumnya, Jokowi menuturkan bahwa peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui bantuan dana tunai dalam program keluarga harapan. Jokowi menyebutkan pemberian bantuan dana tunai PHK itu merupakan wujud dari sebuah keberpihakan negara kepada rakyatnya.

    Baca juga: Begini Cara Jokowi Berantas Korupsi

    Jokowi berharap dana PKH itu dapat mempercepat pemberantasan kemiskinan. Pada 2019, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 34 triliun untuk bantuan ini atau meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan 2018 sebesar Rp 18 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.