PSI: Kebohongan Award untuk Selamatkan Demokrasi Indonesia

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Klarifikasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait kebohongan award di Kantor PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin 7 Januari 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    Klarifikasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait kebohongan award di Kantor PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin 7 Januari 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengklarifikasi soal mencuatnya kasus kebohongan award yang mereka adakan beberapa waktu lalu. Penghargaan itu diberikan kepada calon presiden dan wakil presiden, Prabowo - Sandiaga Uno, serta Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief.

    Baca juga: Beri Award Kebohongan untuk Prabowo, Demokrat: Adab PSI Nol Besar

    Juru bicara PSI Dara Nasution menyampaikan Kebohongan Award ini adalah cara PSI untuk memberikan pendidikan politik kepada publik, yang ia sebut sebagai Mock Awarding.

    “Kebohongan Award adalah upaya menyelamatkan demokrasi Indonesia,” ucap Dara di kantor PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin 7 Januari 2019.

    Dara menjelaskan PSI yang ia klaim sebagai partai anak muda merasa perlu mengkampanyekan ide-ide dengan cara yang kreatif. Adapun metode Mock Awarding ini ia akui sebagai cara protes simbolik, yang juga pernah digunakan oleh pemimpin-pemimpin yang tersohor seperti Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela.

    Penghargaan kebohongan itu ditandatangani Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni. Penghargaan diberikan kepada ketiga orang itu lantaran pernyataan terkait selang cuci darah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, membangun tol Cipali tanpa utang, dan tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Tanjung Priok.

    Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan PSI soal Kebohongan Award ini, kepada Bareskrim pada 6 Januari 2019. Empat kader PSI dipersalahkan karena melanggar tindak pidana kejahatan tentang konflik, suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dan akan dikenai Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

    Baca juga: Bakal Dipolisikan soal Award, PSI: Kami Tak Melanggar Hukum

    Politikus PSI, Guntur Romli menambahkan, laporan yang ACTA layangkan kepada Ketua Umum PSI Grace Natalie, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, Tsamara Amany, dan Dara Nasution tidak berdasarkan fakta. Sedangkan award yang mereka berikan pada Prabowo, Sandiaga, dan Andi Arief berbasiskan data.

    “Kebohongan itu nyata bahkan kalau kita lihat Pak Prabowo sudah layak masuk Museum Rekor Indonesia,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.