Kiprah Yusril di Kasus Muslim Uighur Dongkrak Elektabilitas PBB

Reporter

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra beserta rombongan menyerahkan daftar nama calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa 17 Juli 2018. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Lembaga Riset Publik (LRP) menunjukan elektabilitas Partai Bulan Bintang (PBB) naik signifikan dalam periode Oktober hingga Desember 2018. Lembaga itu menyatakan faktor Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum PBB punya peran signifikan. "PBB mendapat keuntungan elektoral dari kiprah ketua umumnya," kata Manajer Riset, LRP Arvan Maulana di kawasan Cikini, Jakarta, Ahad, 6 Januari 2019.

Baca: Yusril Ihza Mahendra Bertekad PBB Punya Satu Fraksi di DPR

LRP mencatat pada Oktober 2018, PBB memiliki tingkat elektabilitas sebanyak 1,3 persen, sementara pada Desember 2018, partai itu mendapatkan 2,5 persen suara.

Arvan mengatakan peran Yusril yang membuat kenaikan itu terjadi saat mantan Menteri Hukum dan HAM itu menyurati Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan HAM (United Nations High Commission for Human Rigths) atau UNCHR di Jenewa, Swiss pada Desember 2018. Surat itu berisi permintaan kepada UNCHR untuk menyelidiki kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah China atas muslim Uighur di Xinjiang. "Kasus itu mendapat sorotan besar dari media," kata Arvan.

Baca: Yusril Sebut PBB Sejati Tak Ributkan Dia Jadi Pengacara Jokowi

Selain itu, peran Yusril sebagai kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, kata Arvan, juga membuat popularitasnya naik. Sehingga berdampak pada elektabilitas PBB. "Keberhasilan parpol tergantung seberapa ia dikenal, disukai dan dipilih," katanya.

Meski mengalami kenaikan elektabilitas, dalam survei LRP, PBB masih tergolong partai papan tengah. Elektabilitas PBB, masih jauh dari PDIP di peringkat pertama dengan 31,2 persen suara atau Partai Gerindra di peringkat kedua dengan 17 persen suara.






Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

1 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

Anies Baswedan bicara tentang kebijakan penghapusan pajak PBB agar warganya tak terusir dari Jakarta karena pajak yang tinggi.


PBB: Aneksasi Rusia terhadap Wilayah Ukraina Pantas Dikutuk

2 hari lalu

PBB: Aneksasi Rusia terhadap Wilayah Ukraina Pantas Dikutuk

Menurut Sekjen PBB Antonio Guterres, referendum dilakukan di bawah pendudukan Rusia dan di luar kerangka hukum dan konstitusional Ukraina.


Prancis Tutup Masjid, Tuding Imam Radikal

3 hari lalu

Prancis Tutup Masjid, Tuding Imam Radikal

Pemerintah Prancis mengumumkan akan menutup masjid karena menganggap imamnya radikal,


Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

8 hari lalu

Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

Sebanyak 211 kapal dengan 4,7 juta ton produk pertanian telah meninggalkan Ukraina di bawah kesepakatan yang di tengahi oleh PBB dan Turki.


PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

9 hari lalu

PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

Komisi PBB urusan Ukraina mengaku telah mengantongi sejumlah bukti adanya dugaan kejahatan perang di area-area yang sebelumnya diduduki tentara Rusia.


Kerabat Sultan Deli Temui Yusril Ihza Mahendra Bahas Sengketa Tanah Kesultanan Deli Vs Pemerintah RI

9 hari lalu

Kerabat Sultan Deli Temui Yusril Ihza Mahendra Bahas Sengketa Tanah Kesultanan Deli Vs Pemerintah RI

Kerabat Sultan Deli akan berikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra jika musyawarah sengketa Tanah Kesultanan Deli dengan Pemerintah RI tidak berhasil.


Invasi Rusia ke Ukraina, PM Jepang: Menginjak-injak Piagam PBB

11 hari lalu

Invasi Rusia ke Ukraina, PM Jepang: Menginjak-injak Piagam PBB

Kishida, yang berasal dari Hiroshima, kota pertama yang alami serangan bom nuklir, juga mengecam ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Rusia


Bamsoet dan Yusril Izha Mahendra Sepakat PPHN Butuh Payung Hukum

12 hari lalu

Bamsoet dan Yusril Izha Mahendra Sepakat PPHN Butuh Payung Hukum

Bentuk hukum yang ideal untuk PPHN adalah TAP MPR.


Setelah Pemakaman Ratu Elizabeth II, Liz Truss akan Tampil Perdana di PBB

12 hari lalu

Setelah Pemakaman Ratu Elizabeth II, Liz Truss akan Tampil Perdana di PBB

Perang di Ukraina akan menjadi pesan utama Liz Truss ketika dia membuat pidato debutnya di Sidang umum PBB.


RI Dukung PBB Awasi Pasokan Pangan dari Ukraina dan Rusia

12 hari lalu

RI Dukung PBB Awasi Pasokan Pangan dari Ukraina dan Rusia

Indonesia mendukung implementasi kesepakatan Black Sea Initiative (BSI) mengenai ekspor pangan dari Rusia dan Ukraina.