Peneliti LIPI Nilai Tindakan PSI Beri Award Kebohongan Tak Etis

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. TEMPO/Imam Sukamto

    Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai tindakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan penghargaan (award) kebohongan untuk calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, serta politikus Partai Demokrat Andi Arief, tak etis dan melampaui batas. Siti mengatakan PSI semestinya berfokus pada tugas dan fungsinya sebagai partai politik.

    Baca: Beri Award Kebohongan untuk Prabowo, Demokrat: Adab PSI Nol Besar

    "Fungsi partai politik itu melakukan pendidikan politik, mencerdaskan masyarakat secara politik, melakukan agregasi, melakukan artikulasi," kata Siti kepada Tempo, Sabtu, 5 Januari 2019.

    Siti menuturkan, terlebih sebagai partai baru PSI harus berfokus melakukan konsolidasi internal demi memastikan lolos ke parlemen. Siti menganggap tugas penting PSI saat ini ialah melakukan sosialisasi agar dikenal dan berupaya membuktikan diri pantas menjadi wakil rakyat.

    "Semua partai baru harus tahu dirinya, dia belum tahu ada di parlemen, dia belum tahu apakah bisa memenuhi kuota empat persen," kata Siti.

    Siti juga menyebut tindakan PSI itu berbahaya dan bisa berbalik menyerang dirinya sendiri. Sebab, yang dikritik PSI adalah calon presiden-wakil presiden yang memiliki banyak massa, serta elite partai politik yang sudah mapan.

    Baca: Relawan Prabowo Bakal Balas Beri Award PSI sebagai Partai Teralay

    Award kebohongan kepada Prabowo, Sandiaga, dan Andi Arief itu ditandatangani Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni. Award disematkan kepada ketiga orang itu lantaran pernyataan terkait selang cuci darah Rumah Sakit Ciptomangunkusumo (RSCM), membangun tol Cipali tanpa utang, dan tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Tanjung Priok.

    "Ini berbahaya sekali. Tidak apa-apa dukung Pak Jokowi tapi caranya yang elok," ujar Siti.

    Jika mengkritik hanya demi kepentingan elektoral, lanjut Siti, pihak lawan dapat melakukan serangan balik terhadap PSI. Semisal, ujarnya, kesalahan PSI dan capres yang didukungnya, Joko Widodo, akan dicari-cari.

    "Nanti di sana dikulik-kulik, nanti terjadi respons-respons yang tidak bagus," kata Siti. "Dia juga bisa di-sue secara hukum.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.