Suap Meikarta, KPK Periksa Ahmad Heryawan Pekan Depan

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan  mengutuk keras peristiwa bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Ahad pagi, 13 Mei 2018. (dok.Pemprov Jabar)

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengutuk keras peristiwa bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Ahad pagi, 13 Mei 2018. (dok.Pemprov Jabar)

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam kasus suap Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, Heryawan mangkir dalam pemanggilan pertama. 

    Baca juga: Eks Gubernur Jawa Barat Aher Mangkir dari Pemeriksaan KPK

    "Minggu depan kami rencanakan ada sejumlah saksi juga yang akan diperiksa, termasuk mantan Gubernur Jawa Barat," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat 4 Januari 2019. 

    Febri mengatakan agenda tersebut merupakan pemanggilan kedua setelah pemanggilan pertama pada 20 Desember 2018 tidak dipenuhi oleh Heryawan tanpa pemberitahuan. 

    Febri meminta Ahmad Heryawan agar memenuhi pemanggilan. "Tentu saja dalam proses pemeriksaan berikutnya kami harap bisa hadir dan pemeriksaan bisa berjalan dengan baik," ujar  Febri.

    Dalam kasus dugaan suap proyek Meikarta nama Ahmad Heryawan disebut dalam dakwaan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Ahmad Heryawan disebut mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017, yang isinya mendelegasikan penandatanganan rekomendasi pembangunan komersial area proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, Dadang Mohamad. 

    Selanjutnya pada 24 November 2017, Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat nomor 503/5098/MSOS yang ditujukan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Surat itu berisi rekomendasi pembangunan Meikarta.

    Dalam perkara ini , KPK telah menetapkan sembilan tersangka suap, diantaranya Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahar, serta tiga pejabat dinas di Kabupaten Bekasi.

    Baca juga: Kode Tina Toon di Suap Meikarta, KPK: Samarkan Nama Pejabat

    KPK menduga mereka menerima komitmen fee Rp 13 miliar untuk memuluskan proses perizinan proyek Meikarta. 

    KPK menyangka suap Meikarta diberikan oleh Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan, Taryufi dan Fitra Djaja Purnama, serta satu pegawai Lippo Henry Jasmen Sitohang yang telah didakwa di Pengadilan Negeri Bandung. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.