Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PSI Terancam Dilaporkan ke Polisi Soal Award untuk Andi Arief

image-gnews
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengirimkan penghargaan kebohongan terlebay awal tahun 2019 kepada calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto pada hari ini, Jumat, 4 Januari 2019. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam dan piala. Dewi Nurita/TEMPO
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengirimkan penghargaan kebohongan terlebay awal tahun 2019 kepada calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto pada hari ini, Jumat, 4 Januari 2019. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam dan piala. Dewi Nurita/TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memberikan award kebohongan untuk Prabowo, Sandiaga Uno, dan Andi Arief mendapat perlawanan. Tim hukum Partai Demokrat membuka kemungkinan melaporkan Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Baca juga: Kubu Jokowi Serang Andi Arief Soal Hoax 7 Kontainer Surat Suara

Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, timnya bakal menyampaikan pendapat hukum itu kepada Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.

"Kalau Andi Arief mau mempidanakan silakan, kami akan laporkan. Kami akan koordinasi dengan Andi Arief apakah perlu dilaporkan atau tidak," kata Ferdinand kepada Tempo, Jumat, 4 Januari 2019.

PSI baru saja memberikan penghargaan kebohongan ter-halu untuk Andi Arief. Penghargaan yang ditandatangani Grace dan Raja Juli itu diberikan kepada Andi Arief lantaran cuitannya ihwal tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos.

Ferdinand mengatakan penghargaan itu memenuhi unsur pidana pencemaran nama baik terhadap Andi Arief. Partai anyar itu, kata Ferdinand, juga bisa dikenai pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) lantaran menyebarluaskan kabar soal penghargaan itu di media sosial.

Ferdinand menilai PSI telah mendahului kewenangan pengadilan. Padahal, Ferdinand beralasan, pengadilan belum pernah menyatakan Andi Arief, Prabowo, dan Sandiaga melakukan kebohongan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Berdasarkan asumsi PSI telah menuduh orang lain sebagai pembohong, maka itu adalah pencemaran nama baik, dan patut diganjar dengan proses hukum yang berlaku di negara kita," ujarnya.

Baca juga: Andi Arief Sebut Rumahnya Didatangi Tim Cyber Polri

Meski begitu, Ferdinand mengatakan keputusan terakhir ada pada Andi Arief selaku pihak yang dinobatkan sebagai penerima award kebohongan oleh PSI. Jika Andi ingin melanjutkan perkara itu ke ranah hukum, ujarnya, tim advokasi Demokrat siap membuat pelaporan.

"Kalau Andi Arief menyatakan tidak usah kami tentu tidak bisa," ucap Ferdinand.

Tonton video Andi Arief akan laporkan orang yang menyebutnya penyebar hoax disni

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

18 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

KPU berjanji mengevaluasi dan memperbaiki Sirekap untuk Pilkada 2024 sesuai dengan putusan MK.


Putri Eks Bupati Sragen Bakal Maju Pilkada 2024 lewat Partai Demokrat

2 hari lalu

Putri Mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, Untung Wina Sukowati (tiga dari kiri) mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Sragen 2024-2029 lewat Partai Demokrat Sragen, Jawa Tengah, Senin, 22 April 2024. Foto: Istimewa (Dokumentasi Timses Untung Wina Sukowati)
Putri Eks Bupati Sragen Bakal Maju Pilkada 2024 lewat Partai Demokrat

Putri keempat mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, Untung Wina Sukowati, berencana maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

2 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

MK menyebutkan registrasi perkara sengketa Pileg dimulai pada 23 April 2024.


Harapan Politikus hingga Pakar Hukum Jelang MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

3 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Harapan Politikus hingga Pakar Hukum Jelang MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

AHY menaruh harapan pada putusan sengketa Pilpres 2024 dalam sidang MK hari ini.


Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo beradu panco dengan anaknya Kaesang Pangarep. youtube.com
Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.


Anwar Usman Tak Akan Tangani Sidang Sengketa Pileg PSI di MK

7 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Anwar Usman Tak Akan Tangani Sidang Sengketa Pileg PSI di MK

Mantan Ketua MK, Anwar Usman, tidak akan menangani sengketa Pileg untuk PSI.


Partai Demokrat Siapkan 7 Kader untuk Maju Bakal Calon Gubernur di Pilkada 2024

9 hari lalu

Ketua Umum Partai Demomrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato saat bertemu dengan kadernya di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Dari pidatonya, AHY meminta para kadernya untuk mengawal agar Presiden Joko Widodo bisa menuntaskan tugas dan program di masa pemerintahanya dengan baik. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Partai Demokrat Siapkan 7 Kader untuk Maju Bakal Calon Gubernur di Pilkada 2024

Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, mengatakan partainya telah mempersiapkan tujuh kader utama sebagai bacagub pada pilkada mendatang.


Petinggi Partai Demokrat AS Tunda Persetujuan Transfer Senjata ke Israel, Ini Alasannya

14 hari lalu

Perwakilan AS Gregory Meeks (D-NY), Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, menjawab pertanyaan saat konferensi pers tentang perjalanan delegasi Kongres baru-baru ini ke kawasan Indo-Pasifik, di Capitol Hill di Washington, AS, 10 Agustus 2022. Reuters
Petinggi Partai Demokrat AS Tunda Persetujuan Transfer Senjata ke Israel, Ini Alasannya

Petinggi Partai Demokrat AS Gregory Meeks menegaskan hal ini dilakukan sampai ada informasi tentang bagaimana Israel akan menggunakan senjata itu


Simpatisan Desak Kaesang Rombak Pengurus PSI Jawa Tengah, Ada Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024

14 hari lalu

Koordinator GSMKS, simpatisan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Solo, Edi Tri Wiyanto, memberikan penjelasan tentang adanya indikasi penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, bahkan mengarah kepada praktik politik uang (money politics) mewarnai Pemilu 2024, di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 9 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Simpatisan Desak Kaesang Rombak Pengurus PSI Jawa Tengah, Ada Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024

Simpatisan PSI Solo menuding ada penyelewengan hingga kecurangan yang dilakukan sejumlah pihak di internal PSI selama pemilu 2024.


Senat Amerika Serikat Minta Uang Bantuan Rp969 Triliun untuk Ukraina Dikucurkan

15 hari lalu

Pemimpin Minoritas Senat AS Chuck Schumer dan Ketua DPR Nancy Pelosi berbicara kepada media bersama dengan Pemimpin Mayoritas DPR, Steny Hoyer (kiri) dan Senat Minoritas, Dick Durbin (kanan) ketika mereka meninggalkan gedung Sayap Barat setelah bertemu dengan Presiden Donald Trump tentang penutupan sebagian pemerintah AS dan permintaannya untuk dinding perbatasan di Situation Room Gedung Putih di Washington, AS, 9 Januari 2019. [REUTERS / Joshua Roberts]
Senat Amerika Serikat Minta Uang Bantuan Rp969 Triliun untuk Ukraina Dikucurkan

Senat dari Partai Demokrat telah meloloskan proposal pendanaan untuk Ukraina, namun politikus Partai Republik yang belum mau meloloskan.