Kondisi Kantor Pemberi Suap Kasus SPAM Setelah Digeledah KPK

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Suasana gedung PT Wijaya Kusuma Emindo dan PT Tashida Sejahtera Perkasa terkunci dan tidak beroperasi pasca penggeledahan oleh KPK beberapa waktu lalu, di kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur, Jumat 4 Januari 2018 /TEMPO-TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah digeledah Komisi Pemberantasan Koruspi  atau KPK pada 31 Desember 2018 lalu, Kantor PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur terlihat sepi. Tak ada karyawan lagi yang biasanya keluar masuk kantor yang berada dalam satu gedung tersebut.

Baca juga: Kasus SPAM Kementerian PUPR, KPK Sita Deposito Rp 1 Miliar

Padahal kata Sukma pedagang kopi keliling di kawasan tersebut pada saat jam makan siang karyawan di dua PT itu ramai keluar memburu kuliner kaki lima. "Biasanya ramai kalau pas lagi jam makan siang dan belakang ini gedung itu memang terlihat sepi," ujarnya saat ditemui di depan PT WKE, di kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur, Jumat 4 Januari 2019.

Nama PT WKE dan PT TSP jadi pemberitaan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap sejumlah petinggi dua perusahaan lantaran terciduk dalam operasi tangkap tangan pada kasus dugaan suap proyek Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) Kementerian PUPR.

Pada 31 Desember 2018 lalu, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor dua perusahaan tersebut, dan menyita sejumlah barang bukti. "Ada beberapa barang bukti dokumen yang disita dari penggeledahan di PT WKE dan PT TSP," ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin 1 Januari lalu.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sejumlah petinggi dua perusahaan tersebut sebagai tersangka pemberi suap, mereka adalah Budi Suharto, Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan Direktur PT TSP Irene Irma.

KPK menyangka para tersangka itu menyuap pejabat PUPR dengan uang Rp 5,3 miliar, USD 5 ribu dan SGD 22.100 supaya mendapat proyek SPAM di Kementerian PUPR. Hingga, pada tahun anggaran 2017-2018 PT WKE dan PT TSP mendapatkan 12 proyek SPAM senilai Rp 429 miliar.

Adapun pejabat Kementerian PUPR yang disangkakan menerima suap itu adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Waro Kustinah, PPK SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Kini gedung dua perusahaan tersebut tak menunjukkan aktivitas apa pun. Semua pintu masuk digembok, bahkan di gerbang masuk gudang di kunci dengan rantai. Pintu masuk lobi gedung itu pun juga tertutup rapat.

Baca juga:  Kasus Suap SPAM Kementerian PUPR, Dari Toba hingga Donggala

Di halaman gedung tampak sejumlah kendaraan terparkir, ada tiga unit sepeda motor yang berderetan tak jauh dari pos satpam yang kosong. Di ujung halaman juga tampak sebuah truk tanpa bak berdiam dengan kepala menghadap tembok.

Gedung bercat kuning gading itu terlihat sudah lama ditinggal, daun kering bertaburan di halamannya. Sebuah bendera putih yang kusam hingga gambarnya tak lagi bisa dibaca berkibar saat dihembus angin. Hingga siang, beberapa lampu di beranda dan pos satpam itu masih menyala.

Menurut situs Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi perusahaan PT WKE berdiri pada April 1977. Sedangkan PT TSP yang dari situs sama menyebutkan perusahaan ini didirikan pada Agustus 1977. Jika dilihat dari situs Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi (LPJK), pada data kepengurusan dua perusahaan itu dimiliki oleh orang yang bernama sama yaitu Irene Irma, menjabat sebagai direktur di kedua perusahaan tersebut.






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

4 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

11 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

12 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

14 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

15 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

15 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

17 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

18 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

18 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif