Jokowi: Penerbitan Sertifikat Tanah 2018 Lampaui Target

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kiri) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil (kanan) dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (tengah) saat menyerahkan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu, 19 Desember 2018. Sertifikat tanah merupakan bukti hukum atas lahan yang dimiliki.  ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi (kiri) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil (kanan) dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (tengah) saat menyerahkan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu, 19 Desember 2018. Sertifikat tanah merupakan bukti hukum atas lahan yang dimiliki. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan target sertifikasi tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 telah tercapai. Jumlahnya bahkan melebihi ekspektasi.

    Baca: Jokowi Soroti Harga Beras Karena Berpengaruh ke Inflasi

    Jokowi menuturkan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerbitkan 9.315.006 sertifikat selama 2018. Sementara target yang dia tentukan yaitu 7 juta sertifikat. "Ini jauh di atas target yang saya patok. Alhamdulillah," kata dia melalui akun Twitter-nya, Jumat, 4 Januari 2019.

    Program sertifikasi tanah dimulai sejak 2015. Jokowi gerah dengan lambatnya sertifikasi tanah setiap tahunnya. Menurut dia, BPN hanya bisa menerbitkan 500-600 ribu sertifikat per tahun. Sementara pada 2015 ada 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat.

    "Artinya, kalau dihitung, kita harus menunggu 160 tahun lagi semua bidang tanah itu tersertifikasi. Mau menunggu 160 tahun?" katanya saat membagikan sertifikat tanah di Lapangan Andi Makasau, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Senin, 2 Juli 2018.

    Baca: Kubu Prabowo Sebut Pelanggaran HAM di Era Jokowi Lebih Tragis

    Saat itu Jokowi menargetkan BPN menerbitkan 5 juta sertifikat. Hingga akhir 2015, BPN melampaui target itu dengan menerbitkan 5,4 juta sertifikat.

    Tahun ini, Jokowi menaikkan target hingga 9 juta sertifikat. "Nanti realisasinya enggak tahu. Mungkin bisa 11 juta, bisa 12 juta," ujarnya.

    Jokowi menuturkan, sertifikasi tanah penting lantaran memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Surat tersebut juga mampu mengurangi bahkan menghilangkan sengketa tanah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.