Kemenkes Jamin Ketersediaan Pelayanan Reproduksi Korban Tsunami

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pengungsi korban Tsunami Selat Sunda salat bersama dalam kegiatan Istighosah pada malam tahun baru 2019 di pengungsian Labuan, Pandeglang, Banten, 31 Desember 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sejumlah pengungsi korban Tsunami Selat Sunda salat bersama dalam kegiatan Istighosah pada malam tahun baru 2019 di pengungsian Labuan, Pandeglang, Banten, 31 Desember 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi seperti kesehatan ibu hamil dan bayi pasca tsunami Selat Sunda melanda Banten dan Lampung.

    Baca: Tanggap Bencana Tsunami Selat Sunda di Lampung Berakhir Besok

    "Dalam situasi bencana, yang menangani ibu hamil dan bayi atau kesehatan reproduksi remaja adalah pelayanan kesehatan reproduksi," kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 4 Januari 2019.

    Kemenkes, kata Nila, menyediakan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak dalam masa tanggap darurat bencana, seperti untuk mengantisipasi ibu hamil yang akan bersalin. Selain itu, Kemenkes menyiapkan rumah sakit sebagai rujukan apabila terjadi masalah serius pada ibu hamil.

    Jika rumah sakit rujukan tidak tersedia, akan dipastikan keberadaan petugas kesehatan di puskesmas atau pos kesehatan agar dapat melakukan pelayanan darurat untuk obstetri dasar dan perawatan neonatal. Nila melanjutkan, layanan oleh petugas kesehatan juga dilakukan melalui bimbingan dan konsultasi dengan tenaga yang lebih ahli.

    Lebih lanjut, Nila mengatakan, bencana juga dapat memicu kekerasan seksual pada perempuan. Hal itu, bisa terjadi dipicu karena kondisi infrastruktur wilayah terdampak bencana yang rusak.

    Baca: Retakan Gunung Anak Krakatau, Kemungkinan Tsunami Sangat Kecil

    Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah tenda dan toilet tidak terpisah antara perempuan dan laki-laki, lokasi sumber air bersih yang jauh dari pengungsian, tidak tersedianya penerangan yang memadai karena aliran listrik terputus, dan tidak ada sistem keamanan di pengungsian, seperti ronda malam.

    Untuk mencegah hal tersebut, kata Nila, perlu koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial agar menempatkan kelompok rentan di pengungsian.

    Selain itu, diupayakan MCK laki-laki dan perempuan disediakan terpisah, namun jika tidak memungkinkan diharapkan adanya kesadaran dari masyarakat untuk saling menjaga.

    Selain itu, Nila mengatakan, perlu penerangan yang cukup dan memastikan pintu MCK dapat dikunci dari dalam. Dilakukan juga koordinasi dengan penanggungjawab keamanan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.