Moeldoko: Pergantian Kepala BNPB sebagai Penyegaran

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. TEMPO/Subekti

    Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengganti jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) karena kinerja. "Enggak. Bisa juga karena sudah lama (menjabat), jadi perlu penyegaran," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019.

    Baca: Moeldoko Sebut Pelantikan Kepala BNPB Tunggu Revisi Perpres

    Moeldoko mengatakan, kabar pergantian jabatan Kepala BNPB sebaiknya tidak dikaitkan dengan hal-hal berbau sentimentil. "Pertimbangan penyegaran organisasi itu lebih dikedepankan," kata dia.

    Presiden Jokowi sebelumnya diagendakan melantik Kepala BNPB yang baru pada Rabu, 2 Januari 2018. Namun, acara tersebut ditunda. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, menyatakan penundaan pelantikan kepala BNPB baru disebabkan masalah administrasi.

    Pejabat baru yang akan dilantik sebagai Kepala BNPB baru ialah Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Ia akan menggantikan Laksamana Muda (Purn) Willem Rampangilei yang telah menjabat sebagai Kepala BNPB sejak September 2015.

    Sebelum menjadi Kepala BNPB, Willem menjabat sebagai Deputi I di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Willem diangkat sebagai Kepala BNPB untuk menggantikan Syamsul Maarif.

    Simak juga: Pelantikan Kepala BNPB Ditunda, DPR: Manajemen Pemerintahan Buruk

    Sementara Doni Monardo yang bakal menjadi Kepala BNPB merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Nasional. Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Paspampres, Danjen Koppasus dan Pangdam Pattimura.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.