TNI-Polri Ambil Alih Markas KNPB, Moeldoko: Sudah High Intensity

Reporter

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dalam dialog bersama seniman di Warung Apresiasi, Bulungan, Jakarta Selatan, 14 Mei 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.

TEMPO.CO, Jakarta-Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan tindakan TNI - Polri mengambil alih markas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Timika dilakukan berdasarkan skala ancaman terhadap negara.

"Lihat skalanya. Kalau masih very low intensity, masih berhubungan instrumen perundang-undangan, langkahnya langkah pendekatan hukum. Tapi kalau sudah high intensity, langkah operasi kan yang dijalankan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019.

Baca: Komite Nasional Papua Barat Somasi Kapolres Mimika

Moeldoko mencontohkan langkah pemerintah dalam menangani kelompok yang memiliki skala low intensity, yaitu saat membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Perppu Ormas. Sedangkan KNPB, kata dia, aparat gabungan TNI dan Polri selama ini memang melakukan operasi militer.

Selain itu, kata Moeldoko, aparat juga berperan dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi siapa pun. Sehingga, langkah mengambil alih markas KNPB merupakan bagian dari operasi TNI - Polri dalam menghadapi kelompok separatis. "Jadi kalau ada upaya yang menuju ke rasa tidak aman, ya di situ negara melakukan langkah-langkah," ujarnya.

Kepolisian Resor dan Kodim 1710 Kabupaten Mimika, Papua, menjadikan Sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Jalan Sosial Timika sebagai pos terpadu TNI dan Polri. Kapolres Mimika Ajun Komisaris Besar Agung Marlianto mengatakan pengambilalihan Sekretariat KNPB  adalah bentuk antisipasi agar tidak terulangnya kegiatan yang dilakukan KNPB Timika.

Simak: Alasan Polri Bubarkan Acara HUT KNPB di Asrama Mahasiswa Papua

Selain itu, menurut Kapolres, tanah lokasi sekretariat adalah milik umum, bukan milik pribadi dan kelompok. "Setelah dipelajari maka diputuskan untuk mengambilalih dan tempatkan sebagai pos terpadu TNI dan Polri. Personel yang ditempatkan, yaitu satu regu dari Polres, Kodim dan Brimob. Sifatnya tentatif, jika ada eskalasi meningkat maka akan ditambah," ujarnya.

Pengambilalihan sekretariat KNPB Timika dimulai pada 31 Desember 2018. Kepolisian menggeledah dan mengamankan sejumlah atribut KNPB termasuk menahan enam simpatisan. Salah satu di antaranya berinisial YK yang menjabat sebagai Ketua I KNPN Timika.

"Kita amankan sementara untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kegiatan yang agendanya dilaksanakan di tempat ini. Karena ada selebaran bahkan pesan di WA grup bahwa mereka akan menggunakan kegiatan tersebut untuk konsolidasi untuk menyalahkan institusi TNI dan Polri, menghasut masyarakat untuk memisahkan diri dari NKRI yang memang tergolong dalam kategori makar" tutur Kapolres.

Lihat: Polri dan TNI Geledah Kantor Sekretariat KNPB Timika

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan secara intensif, Kepolisian belum menemukan siapa mengeluarkan surat undangan kegiatan. "Sebab Ketua KNPB atas inisial YK juga tidak mengakui, maka untuk sementara waktu ketua dan anggota KNPB dipulangkan," katanya.

Menurut Dandim Letnan Kolonel Infanteri Pio L Nainggolan, TNI dan Polri Mimika telah sepakat untuk tidak memberikan ruang sekecil apapun untuk kegiatan makar. "Tidak boleh ada negara di atas negara. NKRI sudah final, NKRI harga mati," ujarnya.

FRISKI RIANA | ANTARA






Komponen Mobil Listrik Masih Impor, Moeldoko Minta BRIN Kembangkan Produk Lokal

3 hari lalu

Komponen Mobil Listrik Masih Impor, Moeldoko Minta BRIN Kembangkan Produk Lokal

Ketua Periklindo Moeldoko mengatakan komponen impor membuat produksi dan harga mobil listrik menjadi mahal. BRIN sedang melakukan riset.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

3 hari lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

3 hari lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

3 hari lalu

Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

Moeldoko mendukung langkah Panglima TNi Jenderal Andika Perkasa yang mengubah batas minimal tinggi tubuh calon taruna dan taruni Akmil.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

4 hari lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Apresiasi Kinerja Polri di Kasus Ferdy Sambo, Moeldoko: Kita Tunggu Proses Hukumnya

4 hari lalu

Apresiasi Kinerja Polri di Kasus Ferdy Sambo, Moeldoko: Kita Tunggu Proses Hukumnya

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai Polri sudah menjalankan perintah Presiden Jokowi dalam penanganan kasus Ferdy Sambo.


Moeldoko Tanggapi Tudingan AHY: Kenapa Harus Membandingkan

13 hari lalu

Moeldoko Tanggapi Tudingan AHY: Kenapa Harus Membandingkan

Kepala Staf Presiden Moeldoko siap mengeluarkan data untuk menangkis tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.


Antisipasi Kasus Bjorka Terulang, KSP Ingin Kembangkan Cloud Lokal

13 hari lalu

Antisipasi Kasus Bjorka Terulang, KSP Ingin Kembangkan Cloud Lokal

Moeldoko menilai kejadian pembocoran data yang dilakukan peretas dengan identitas Bjorka menjadi sinyal untuk pemerintah berbenah diri.


Moeldoko soal Dudung vs Effendi: Memang Supremasi Sipil Tak Hargai Institusi Lain?

13 hari lalu

Moeldoko soal Dudung vs Effendi: Memang Supremasi Sipil Tak Hargai Institusi Lain?

Moeldoko pun menilai perintah Dudung dalam rekaman yang tersebar hanya reaksi spontan atas pernyataan Effendi Simbolon.


Pemerintah Minta PT INTI Kembangkan Layanan Cloud dan Blockchain

16 hari lalu

Pemerintah Minta PT INTI Kembangkan Layanan Cloud dan Blockchain

PT INTI telah memiliki sistem cloud dan blockchain lokal dengan sistem kemanan siber yang dikembangkan bersama dengan BSSN.