TNI-Polri Ambil Alih Markas KNPB, Moeldoko: Sudah High Intensity

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dalam dialog bersama seniman di Warung Apresiasi, Bulungan, Jakarta Selatan, 14 Mei 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.

    Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dalam dialog bersama seniman di Warung Apresiasi, Bulungan, Jakarta Selatan, 14 Mei 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.

    TEMPO.CO, Jakarta-Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan tindakan TNI - Polri mengambil alih markas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Timika dilakukan berdasarkan skala ancaman terhadap negara.

    "Lihat skalanya. Kalau masih very low intensity, masih berhubungan instrumen perundang-undangan, langkahnya langkah pendekatan hukum. Tapi kalau sudah high intensity, langkah operasi kan yang dijalankan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019.

    Baca: Komite Nasional Papua Barat Somasi Kapolres Mimika

    Moeldoko mencontohkan langkah pemerintah dalam menangani kelompok yang memiliki skala low intensity, yaitu saat membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Perppu Ormas. Sedangkan KNPB, kata dia, aparat gabungan TNI dan Polri selama ini memang melakukan operasi militer.

    Selain itu, kata Moeldoko, aparat juga berperan dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi siapa pun. Sehingga, langkah mengambil alih markas KNPB merupakan bagian dari operasi TNI - Polri dalam menghadapi kelompok separatis. "Jadi kalau ada upaya yang menuju ke rasa tidak aman, ya di situ negara melakukan langkah-langkah," ujarnya.

    Kepolisian Resor dan Kodim 1710 Kabupaten Mimika, Papua, menjadikan Sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Jalan Sosial Timika sebagai pos terpadu TNI dan Polri. Kapolres Mimika Ajun Komisaris Besar Agung Marlianto mengatakan pengambilalihan Sekretariat KNPB  adalah bentuk antisipasi agar tidak terulangnya kegiatan yang dilakukan KNPB Timika.

    Simak: Alasan Polri Bubarkan Acara HUT KNPB di Asrama Mahasiswa Papua

    Selain itu, menurut Kapolres, tanah lokasi sekretariat adalah milik umum, bukan milik pribadi dan kelompok. "Setelah dipelajari maka diputuskan untuk mengambilalih dan tempatkan sebagai pos terpadu TNI dan Polri. Personel yang ditempatkan, yaitu satu regu dari Polres, Kodim dan Brimob. Sifatnya tentatif, jika ada eskalasi meningkat maka akan ditambah," ujarnya.

    Pengambilalihan sekretariat KNPB Timika dimulai pada 31 Desember 2018. Kepolisian menggeledah dan mengamankan sejumlah atribut KNPB termasuk menahan enam simpatisan. Salah satu di antaranya berinisial YK yang menjabat sebagai Ketua I KNPN Timika.

    "Kita amankan sementara untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kegiatan yang agendanya dilaksanakan di tempat ini. Karena ada selebaran bahkan pesan di WA grup bahwa mereka akan menggunakan kegiatan tersebut untuk konsolidasi untuk menyalahkan institusi TNI dan Polri, menghasut masyarakat untuk memisahkan diri dari NKRI yang memang tergolong dalam kategori makar" tutur Kapolres.

    Lihat: Polri dan TNI Geledah Kantor Sekretariat KNPB Timika

    Namun berdasarkan hasil pemeriksaan secara intensif, Kepolisian belum menemukan siapa mengeluarkan surat undangan kegiatan. "Sebab Ketua KNPB atas inisial YK juga tidak mengakui, maka untuk sementara waktu ketua dan anggota KNPB dipulangkan," katanya.

    Menurut Dandim Letnan Kolonel Infanteri Pio L Nainggolan, TNI dan Polri Mimika telah sepakat untuk tidak memberikan ruang sekecil apapun untuk kegiatan makar. "Tidak boleh ada negara di atas negara. NKRI sudah final, NKRI harga mati," ujarnya.

    FRISKI RIANA | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.