TEMPO.CO, Jakarta- Markas Besar Polri membantah isu penyanderaan aparat Pemerintah Daerah Nduga, Papua oleh tim gabungan TNI-Polri. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo desas-desus yang dikembangkan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat/ Organisasi Papua Merdeka itu adalah bentuk propaganda kelompok bersenjata.
Dedi berujar propaganda itu dibuat untuk menyurutkan kepercayaan masyarakat kepada TNI-Polri. "Itu propaganda mereka, isu yang mereka lontarkan tersebut tidak berdasar," kata Dedi saat dikonfirmasi, Kamis, 3 Januari 2018.
Baca: TPNPB OPM Tuding TNI-Polri Menyandera Rombongan Pemda Nduga
Dedi menuturkan kehadiran aparat TNI dan Polri di Kabupaten Nduga justru untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat setempat. Menurutnya pemerintah daerah sempat termakan isu yang dilontarkan kelompok bersenjata tersebut.
Namun, ujar Dedi, akhirnya mereka sadar bahwa sudah termakan isu dan berbalik memberikan dukungannya pada TNI Polri, dari tingkar Gubernur hingga Kabupaten. "Bupati pun akhirnya memberikan support pada TNI-Polri. Jadi opini negatif juga terpatahkan. Hanya saja Pak Gubernur meminta kehadiran TNI Polri tidak membuat masyarakat takut," ujar Dedi.
Simak: Bupati Nduga Dukung TNI Polri Buru Pelaku Penembakan KKB
Karena itu, kata Dedi, Polri menurunkan tim Pembinaan Masyarakat (Binmas) Noken. Binmas Noken mendekati masyarakat melalui program kemasyarakatan, seperti pertanian dan pendidikan.
Dedi juga menepis isu penggunaan bom fosfor dalam pengejaran kelompok bersenjata pelaku pembunuhan pekerja proyek di Nduga, Desember 2018 lalu oleh TNI -Polri. "Itu sebenarnya granat asap. Kalau itu fosfor, dampaknya luar biasa. Yang mati bukan hanya KKB (Kelompok kriminal bersenjata) tapi masyarakat juga. Itu semua sudah diklarifikasi, sudah ditunjukkan bukti buktinya," kata dia.
Sebelumnya juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka Sebby Sambom menuding aparat TNI - Polri menyandera rombongan Pemerintah Daerah Nduga di Distrik Yigi.
Dalam rombongan tersebut, kata dia, ada Ketua I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga. "Jumlahnya mungkin puluhan, karena rombongan tim yang disandera," ujar Sebby melalui pesan teks, Selasa, 1 Januari 2019.