Perpres Direvisi, BNPB Tidak Lagi Bertanggung Jawab ke Presiden

Reporter

Editor

Amirullah

Petugas gabungan membawa jenazah korban longsor di kampung Cimapag, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu, 2 Januari 2019. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menuturkan sebagian korban meninggal masih diidentifikasi oleh petugas. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan ada kemungkinan kedudukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak akan lagi bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Baca: Bencana Meningkat, Kepala BNPB Baru Dinanti Tugas Berat

"Bisa nanti BNPB tuh seperti SAR di bawah Menko Polhukam. Jadi tidak semuanya harus di bawah presiden, gitu kan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019.

Saat ini, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, kedudukan BNPB sebagai lembaga pemerintah non-departemen berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pemerintah, kata Moeldoko, selama ini memang mengevaluasi kedudukan BNPB. Dengan di bawah Kementerian Koordinator Politik Hukum, dan Keamanan, koordinasi terkait penanganan bencana dinilai akan lebih efektif.

Misalnya, Moeldoko menyebutkan, untuk tahapan tanggap darurat, BNPB berada di bawah komando Kemenko Polhukam. Sedangkan dalam teknis pekerjaannya saat rehabilitasi kawasan bencana, BNPB di bawah koordinasi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "Tetapi secara koordinasinya di bawah Kemenko Polhukam. Mungkin arahnya ke sana," ujarnya.

Baca: BNPB Sebut Sukabumi Kawasan Rawan Longsor

Perubahan kedudukan BNPB itu rencananya menunggu revisi peraturan presiden. Setelah perpres yang baru terbit, pelantikan Kepala BNPB yang baru juga akan dilakukan. Moeldoko menuturkan Kepala BNPB nantinya bisa dijabat oleh pejabat TNI aktif. Sebab, kata dia, hampir semua pekerjaan terkait kebencanaan melibatkan TNI dan polisi aktif. Dengan Kepala BNPB yang masih anggota TNI aktif, Moeldoko menilai akan memudahkan koordinasi. "Kira-kira begitu sebagai pertimbangan," katanya.

Presiden Jokowi sebelumnya diagendakan melantik Kepala BNPB yang baru pada Rabu, 2 Januari 2018. Namun, acara tersebut ditunda. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, menyatakan penundaan pelantikan kepala BNPB baru disebabkan masalah administrasi.

Pejabat baru yang akan dilantik sebagai Kepala BNPB baru ialah Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Ia akan menggantikan Laksamana Muda (Purn) Willem Rampangilei yang telah menjabat sebagai Kepala BNPB sejak September 2015.






Komponen Mobil Listrik Masih Impor, Moeldoko Minta BRIN Kembangkan Produk Lokal

4 jam lalu

Komponen Mobil Listrik Masih Impor, Moeldoko Minta BRIN Kembangkan Produk Lokal

Ketua Periklindo Moeldoko mengatakan komponen impor membuat produksi dan harga mobil listrik menjadi mahal. BRIN sedang melakukan riset.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

22 jam lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

23 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

1 hari lalu

Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

Moeldoko mendukung langkah Panglima TNi Jenderal Andika Perkasa yang mengubah batas minimal tinggi tubuh calon taruna dan taruni Akmil.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

1 hari lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Apresiasi Kinerja Polri di Kasus Ferdy Sambo, Moeldoko: Kita Tunggu Proses Hukumnya

1 hari lalu

Apresiasi Kinerja Polri di Kasus Ferdy Sambo, Moeldoko: Kita Tunggu Proses Hukumnya

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai Polri sudah menjalankan perintah Presiden Jokowi dalam penanganan kasus Ferdy Sambo.


Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

2 hari lalu

Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia untuk korban banjir di Provinsi Sindh telah tiba di Karachi, Pakistan


Garuda Indonesia Angkut 61 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Pakistan

2 hari lalu

Garuda Indonesia Angkut 61 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Pakistan

Penerbangan khusus Garuda Indonesia ini diberangkatkan bertahap dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Bandara Internasional Jinnah.


Jokowi Utus Muhadjir dan Kepala BNPB ke Pakistan Serahkan Bantuan Korban Banjir

3 hari lalu

Jokowi Utus Muhadjir dan Kepala BNPB ke Pakistan Serahkan Bantuan Korban Banjir

Jokowi mengingatkan beberapa barang bantuan yang kerap terabaikan untuk disalurkan ketika bencana, yaitu pakaian anak-anak dan perempuan.


Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan

3 hari lalu

Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut banjir Pakistan telah memaksa kurang lebih 800 ribu warga mengungsi.