Perpres Direvisi, BNPB Tidak Lagi Bertanggung Jawab ke Presiden

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas gabungan membawa jenazah korban longsor di kampung Cimapag, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu, 2 Januari 2019. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menuturkan sebagian korban meninggal masih diidentifikasi oleh petugas. ANTARA

    Petugas gabungan membawa jenazah korban longsor di kampung Cimapag, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu, 2 Januari 2019. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menuturkan sebagian korban meninggal masih diidentifikasi oleh petugas. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan ada kemungkinan kedudukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak akan lagi bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

    Baca: Bencana Meningkat, Kepala BNPB Baru Dinanti Tugas Berat

    "Bisa nanti BNPB tuh seperti SAR di bawah Menko Polhukam. Jadi tidak semuanya harus di bawah presiden, gitu kan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019.

    Saat ini, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, kedudukan BNPB sebagai lembaga pemerintah non-departemen berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pemerintah, kata Moeldoko, selama ini memang mengevaluasi kedudukan BNPB. Dengan di bawah Kementerian Koordinator Politik Hukum, dan Keamanan, koordinasi terkait penanganan bencana dinilai akan lebih efektif.

    Misalnya, Moeldoko menyebutkan, untuk tahapan tanggap darurat, BNPB berada di bawah komando Kemenko Polhukam. Sedangkan dalam teknis pekerjaannya saat rehabilitasi kawasan bencana, BNPB di bawah koordinasi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "Tetapi secara koordinasinya di bawah Kemenko Polhukam. Mungkin arahnya ke sana," ujarnya.

    Baca: BNPB Sebut Sukabumi Kawasan Rawan Longsor

    Perubahan kedudukan BNPB itu rencananya menunggu revisi peraturan presiden. Setelah perpres yang baru terbit, pelantikan Kepala BNPB yang baru juga akan dilakukan. Moeldoko menuturkan Kepala BNPB nantinya bisa dijabat oleh pejabat TNI aktif. Sebab, kata dia, hampir semua pekerjaan terkait kebencanaan melibatkan TNI dan polisi aktif. Dengan Kepala BNPB yang masih anggota TNI aktif, Moeldoko menilai akan memudahkan koordinasi. "Kira-kira begitu sebagai pertimbangan," katanya.

    Presiden Jokowi sebelumnya diagendakan melantik Kepala BNPB yang baru pada Rabu, 2 Januari 2018. Namun, acara tersebut ditunda. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, menyatakan penundaan pelantikan kepala BNPB baru disebabkan masalah administrasi.

    Pejabat baru yang akan dilantik sebagai Kepala BNPB baru ialah Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Ia akan menggantikan Laksamana Muda (Purn) Willem Rampangilei yang telah menjabat sebagai Kepala BNPB sejak September 2015.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.