Moeldoko Sebut Pelantikan Kepala BNPB Tunggu Revisi Perpres

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko dalam acara Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis 20 Desember 2018. Tempo/ Fikri Arigi.

    Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko dalam acara Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis 20 Desember 2018. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru menunggu revisi peraturan presiden. "Mudah-mudahan tidak lama," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019.

    Baca: Sutopo: Pelantikan Kepala BNPB Baru Ditunda karena Administrasi

    Moeldoko mengatakan, nantinya kedudukan BNPB akan di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, serta bertanggung jawab kepada kementerian tersebut. Selama ini, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, kedudukan BNPB sebagai lembaga pemerintah non-departemen berada di bawah Presiden langsung. "Nanti seperti SAR di bawah Menko Polhukam. Jadi, tidak harus semuanya di bawah presiden. Gitu kan?," katanya.

    Moeldoko mengatakan, selama ini pemerintah mengevaluasi kedudukan BNPB. Dengan di bawah Kemenko Polhukam, menurut dia, koordinasi terkait penanganan bencana akan lebih efektif.

    Misalnya, ia menyebutkan, untuk tahapan tanggap darurat, BNPB berada di bawah komando Kemenko Polhukam. Sedangkan dalam teknis pekerjaanya pada saat rehabilitasi kawasan bencana, BNPB di bawah koordinasi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "Tetapi secara koordinasinya di bawah Kemenko Polhukam. Mungkin arahnya ke sana," ujarnya.

    Baca: Bencana Meningkat, Kepala BNPB Baru Dinanti Tugas Berat

    Selain itu, Moeldoko menuturkan bahwa dalam perpres yang baru, Kepala BNPB bisa dijabat oleh pejabat TNI aktif. Sebab, kata dia, hampir semua pekerjaan terkait kebencanaan melibatkan TNI dan polisi aktif. Dengan Kepala BNPB yang masih anggota TNI aktif, Moeldoko menilai akan memudahkan koordinasi. "Kira-kira begitu sebagai pertimbangan," katanya.

    Presiden Jokowi sebelumnya diagendakan melantik Kepala BNPB yang baru pada Rabu, 2 Januari 2018. Namun, acara tersebut ditunda. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, menyatakan penundaan pelantikan kepala BNPB baru disebabkan masalah administrasi.

    Pejabat baru yang akan dilantik sebagai Kepala BNPB itu adalah Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Ia akan menggantikan Laksamana Muda (Purn) Willem Rampangilei yang telah menjabat sebagai Kepala BNPB sejak September 2015.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kombatan ISIS asal Indonesia yang Terdeteksi di Suriah dan Irak

    Pada 2017, BNPT memperkirakan seribu lebih WNI tergabung dengan ISIS. Kini, kombatan asal Indonesia itu terdeteksi terserak di Irak dan Suriah.