Kemenkumham Gelar Apel, Pegawainya Sibuk Berteduh dan Ngobrol

Reporter

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi e-KTP pada Senin, 2 Juli 2018. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar apel deklarasi janji kinerja dan penandatanganan pakta integritas, Kamis, 3 Januari 2018 sekitar pukul 08.00.  "Deklarasi janji kinerja adalah bentuk komitmen dalam melaksanakan target-target yang telah disepakati,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna M Laoly seusai menandatangani pakta integritas di kantornya, Kamis, 3 Januari 2018

Menurut Menteri, pencanangan zona integritas dan penandatanganan pakta integritas adalah bagian dari ikhtiar mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM terus berintegritas dan bersih dari korupsi.

Baca: Kemenkumham Beri Remisi Natal bagi 11.232 Napi

Ketika Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berpidato, sebagian besar pegawai kementerian itu berteduh di bawah pohon dan ngobrol dengan sesama pegawai. Ada juga yang meninggalkan dan duduk di pinggir lapangan.

Ada pula serombongan pegawai yang membentuk lingkaran kecil dan bercanda. Padahal di mimbar, Yasonna tampak bersemangat berpidato. "Di tahun terakhir di masa pemerintahan saat ini, kita secara terus menerus harus memperbaiki diri. Deklarasi janji ini merupakan langkah kokoh komitmen kita," kata Yasonna.

Baca: Ahok Dapat Remisi Natal 2018 Satu Bulan karena ...

Para pegawai Kemenkumham banyak yang tidak menghiraukan pidato Menteri Yasonna meski apel pagi itu juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin, dan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho, selain pejabat Kementerian Hukum dan HAM.






Kini Paspor Berlaku 10 Tahun, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

14 jam lalu

Kini Paspor Berlaku 10 Tahun, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

Masa berlaku paspor di Indonesia sekarang menjadi 10 tahun dari yang semula hanya 5 tahun.


Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

5 hari lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

5 hari lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

6 hari lalu

Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mendorong pemerintah daerah.


Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

7 hari lalu

Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pagi ini melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri Percontohan PAM di Makassar, Sulawesi Selatan.


Jalan Panjang Bandara Banyuwangi, Perlu 3 Bupati Banyuwangi Menuntaskannya

19 hari lalu

Jalan Panjang Bandara Banyuwangi, Perlu 3 Bupati Banyuwangi Menuntaskannya

Bandara Blimbingsari yang kemudian diubah nama menjadi Bandara Banyuwangi ini, punya kisah panjang hingga perlu 3 Bupati Banyuwangi menuntaskannya.


SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

21 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

21 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

22 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

23 hari lalu

Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Digantikan Mardiono sebagai Plt ketua umum partai.