KPK Periksa Staf Pribadi Imam Nahrawi dalam Kasus Dana Hibah

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (tengah) berbincang bersama pejabat terkait usai memberikan keterangan kepada media tentang OTT yang dilakukan oleh KPK terkait dana hibah Kemenpora ke KONI, di gedung Kemenpora, Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018. Menpora meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan atlet di Indonesia atas terjadinya peristiwa itu dan menyerahkan seluruh proses hukumnya kepada KPK. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (tengah) berbincang bersama pejabat terkait usai memberikan keterangan kepada media tentang OTT yang dilakukan oleh KPK terkait dana hibah Kemenpora ke KONI, di gedung Kemenpora, Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018. Menpora meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan atlet di Indonesia atas terjadinya peristiwa itu dan menyerahkan seluruh proses hukumnya kepada KPK. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa staf pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, dalam kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora ke Komite Olahraga Nasional Indonesia. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy.

    Baca: KPK akan Periksa Menpora Imam Nahrawi dalam Kasus Dana Hibah

    “Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka EFH,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis, 3 Januari 2019.

    Febri belum menjelaskan keterangan apa yang akan digali dari Ulum. Namun, sebelumnya KPK pernah memeriksa Ulum beberapa jam setelah melakukan operasi tangkap tangan terkait kasus ini pada 18 Desember 2018.

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya menduga Ulum punya peran signifikan dalam kasus ini. “Saya belum bisa simpulkan tapi indikasinya memang peran yang bersangkutan signifikan,” kata Saut.

    Baca: Suap Kemenpora: Penyaluran Hibah KONI Diduga Salahi Aturan

    Ulum membantah tudingan tersebut. Dia mengatakan pencairan dana hibah Kemenpora diurus oleh kedeputian. Dia mengatakan tak punya urusan soal urusan dana hibah. “Tidak ada peran saya dalam urusan dana hibah, itu murni dari kedeputian,” katanya.

    Selain memeriksa Ulum, hari ini KPK berencana memeriksa Staf Bagian Perencanaan KONI, Twisyono dan Staf Bidang Perencaaan KONI Suradi dalam kasus yang sama. Mereka akan diperiksa untuk Ending.

    Dalam kasus ini, KPK menyangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Jhonny E. Awuy telah menyuap Deputi IV Kemenpora Mulyana serta pejabat pembuat komitmen Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanto. Suap diduga merupakan bagian dari kesepakatan pencairan dana hibah Kemenpora senilai Rp 17,9 miliar untuk KONI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gaji Gubernur dan Perbandingan Luas Jawa Tengah dengan Malaysia

    Dalam Debat Pilpres 2019 pertama pada 17 Januari 2019, Prabowo Subianto menyinggung besaran gaji gubernur dengan mengambil contoh Jawa Tengah.