Menyatakan Demokrasi Mundur, Fadli Zon Ditanya Alat Ukurnya

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon (tengah) memberikan pernyataan kepada wartawan di depan rumah Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, Kamis, 9 Agustus 2018. Sejumlah anggota Partai Gerindra yang hadir belum mau memberikan pernyataan tentang cawapres pendamping Prabowo yang akan dideklarasikan malam ini. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon (tengah) memberikan pernyataan kepada wartawan di depan rumah Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, Kamis, 9 Agustus 2018. Sejumlah anggota Partai Gerindra yang hadir belum mau memberikan pernyataan tentang cawapres pendamping Prabowo yang akan dideklarasikan malam ini. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mempertanyakan ukuran yang dipakai  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon saat menyatakan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. “Mundur tidaknya tingkat demokrasi suatu negara harus dilihat dengan menggunakan ukuran yang objektif,” kata dia melalui pesan teks, Rabu,2 Januari 2019.

    Dalam akun Twitter pribadinya, yakni @fadlizon, Fadli mencuitkan beberapa persoalan politik sepanjang 2018. “Mulai dari jaminan kebebasan berkumpul dan berserikat yang menurun, intimidasi terhadap lawan politik, hingga manajemen pemilu yang amburadul,” tulis Fadli pada Selasa, 1 Januari 2019.

    Ujang menilai, persoalan itu bisa saja dialami oleh oposisi. "Dan jika itu benar, maka bisa menjadi alat ukur demokrasi mengalami kemunduran," kata dia. Namun, Ujang mengingatkan bahwa di saat yang sama pemerintah juga mengizinkan acara reuni 212. "Artinya, kebebasan berserikat dan berkumpul masih ada.”

    Dalam mencuitkan persoalan di Indonesia yang dianggap amburadul, Fadli Zon menggunakan data Freedom House, organisasi independen pengawas kebebasan dan demokrasi di dunia. “Meningkatnya ancaman kebebasan sipil, menurut Freedom House, telah mendorong Indonesia turun status dari negara ‘bebas’ (free) menjadi negara ‘bebas sebagian’ (partly free) di tahun 2018,” kata dia.

    Data tersebut dibandingkan Fadli dengan capaian Timor Leste. Negara tersebut mengalami kenaikan status dari negara partly free menjadi free.

    Fadli mengklaim data-data di atas sejalan dengan keluhan masyarakat. Dia menyebut keluhan terkait dengan persekusi terhadap ulama yang kritis hingga upaya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap tokoh di kubu oposisi pemerintah.

    ANDITA RAHMA | VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.