5 Fakta Kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang Tembak 2 Polisi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Personil Brimob berjaga-jaga di pos pantau wilayah Dusun Gantinadi, Desa Tangkura, Poso, Sulteng, 14 Maret 2015. Selain melakukan patroli lewat darat, polisi juga berpatroli lewat udara dengan helikopter, untuk membantu pengejaran kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso di pegunungan Poso. ANTARA/Zainuddin MN

    Personil Brimob berjaga-jaga di pos pantau wilayah Dusun Gantinadi, Desa Tangkura, Poso, Sulteng, 14 Maret 2015. Selain melakukan patroli lewat darat, polisi juga berpatroli lewat udara dengan helikopter, untuk membantu pengejaran kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso di pegunungan Poso. ANTARA/Zainuddin MN

    TEMPO.CO, Jakarta - Nama kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT kembali mencuat. Polisi menduga kelompok yang berada di pegunungan Poso, Sulawesi Tengah berada di balik kasus mutilasi dan penembakan dua anggota Polri di Pantai Kapal Dusun Salubose.

    Baca juga: Polda: Gerilya Mujahidin Indonesia Timur di Poso Berubah

    Penembakan dua anggota polisi itu berawal dari rencana tim kepolisian setempat memeriksa tempat terjadinya perkara pembunuhan dengan mutilasi. Saat ingin mengevakuasi korban mutilasi, terjadi baku tembak. Dua anggota polisi tertembak yaitu Brigadir Polisi Kepala (Bripka) Andrew Maha Putra dan Bripka Baso.

    Kepolisian RI pun langsung menurunkan dua Satuan Setingkat Pleton (SST) Brigadir Mobil, satu SST dari Poso dan Palu untuk membantu Kepolisian Resor Parimo melakukan pengejaran terhadap kelompok Mujahidin Indonesia Timur.

    Kelompok yang diduga mendalangi beberapa aksi terorisme itu dulu dikenal dipimpin oleh Santoso atau Abu Wardah. Berikut sejumlah fakta mengenai kelompok yang kini dipimpin oleh Ali Kalora itu.

    1.Baru Terbentuk sejak 2013

    Mujahidin Indonesia Timur diperkirakan terbentuk pada akhir 2012 atau awal 2013, kelompok tersebut didirikan oleh Santoso atau Abu Wardah di daerah rawan konflik, Poso, Sulawesi Tengah.

    MIT waktu itu langsung merekrut pengikutnya, dan melakukan pelatihan militer. Sejumlah aksi teror dan serangan terhadap aparat kepolisian pun diduga didalangi oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini.

    2.Santoso

    Selain mendirikan MIT, Santoso juga merupakan pemimpin MIT. Pergerakannya di kelompok radikal dimulai dengan bergabungnya Santoso dengan kelompok Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) di wilayah Sulawesi Tengah. Bekal di JAT tersebut yang dijadikan modal bagi Santoso untuk mendirikan MIT

    3. Afiliasi dengan ISIS

    Pada 2016 melalui sebuah rekaman video, kelompok MIT menyatakan berbaiat kepada Negara Islam Irak Suriah atau ISIS. Diduga setelah deklarasi tersebut, MIT mendapatkan aliran dana dari ISIS dalam menggelar aksinya.

    4. Santoso Tewas

    Pemimpin kelompok teror Mujahidin Indonesia Timur, Santoso alias Abu Wardah, di tempat persembunyiannya. Foto: Istimewa

    Setelah diburu sejak 2012, Kepolisian RI memastikan jika salah satu korban yang tewas dalam baku tembak operasi Tinombala pada Juli 2016 adalah Santoso, pimpinan Mujahidin Indonesia Timur. Santoso tewas setelah pergerakan MIT dipersempit karena Operasi Tinombala, beberapa anggota MIT juga dilumpuhkan bahkan menyerahkan diri.

    Baca juga:  Kontak Tembak di Poso, Polres Benarkan 2 Terduga Teroris Tewas

    5. Sisa MIT

    Hingga saat ini Kepolisian RI masih melakukan perburuan terhadap sejumlah anggota MIT. Saat ini kelompok tersebut dipimpin oleh Ali Kalora.

    Data terakhir kepolisian tercatat sejumlah anggota Mujahidin Indonesia Timur masuk dalam Daftar Pencarian Orang, yaitu Ali Muhammad alias Ali Kalora alias Ali Ambon, Muhammad Faisal alias Namnung alias Kobar, Qatar alias Farel, Nae alias Galuh, Basir alias Romzi, Abu Alim, dan Kholid.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.