Kasus Suap SPAM Kementerian PUPR, Dari Toba hingga Donggala

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) menyaksikan penyidik menunjukkan barang bukti OTT kasus korupsi pejabat Kementerian PUPR, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Ahad dini hari, 30 Desember 2018. KPK menangkap 20 orang terkait proyek sistem penjernihan air minum (SPAM) Ditjen Cipta Karya tahun 2018 di sejumlah daerah. ANTARA

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) menyaksikan penyidik menunjukkan barang bukti OTT kasus korupsi pejabat Kementerian PUPR, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Ahad dini hari, 30 Desember 2018. KPK menangkap 20 orang terkait proyek sistem penjernihan air minum (SPAM) Ditjen Cipta Karya tahun 2018 di sejumlah daerah. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik dugaan suap dalam proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Ainum (SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam kasus ini, lembaga antirasuah tersebut sudah mengindentifkasi enam dari 12 proyek SPAM Kementerian PUPR yang diduga diatur melalui uang suap.

    Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang mengatakan enam proyek SPAM yang diduga telah terjadi transaksi suap. "Diduga suap untuk mengatur lelang terkait proyek tersebut," ujarnya pada Ahad, 30 Desember 2018.

    Baca: KPK Menahan 8 Tersangka Kasus Suap Kementerian PUPR

    Keenam proyek tersebut adalah:
    - Proyek SPAM di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung
    - Proyek SPAM Toba 1
    - Proyek SPAM Lampung
    - Proyek SPAM Katulampa
    - Proyek pengadaan pipa HDPE di Bekasi
    - Proyek pengadaan pipa HDPE di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

    Dalam kasus suap ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Mereka adalah Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pengambil Komitmen (PPK) Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin; PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah dan Kepala Satker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar. Mereka diduga sebagai penerima suap.

    Baca: Begini Detail Kronologi OTT Kementerian PUPR di Jakarta

    Lalu tersangka diduga pemberi suap adalah Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo.

    Saut mengatakan dari proyek SPAM tersebut, diduga para tersangka pejabat Kementerian PUPR sudah menerima sejumlah uang untuk mengatur lelang SPAM agar dimenangkan oleh PT WKE dan TSP. Dua perusahaan tersebut, kata dia, diduga telah dimintai komitmen imbalan 10 persen dari nilai proyek dengan pembagian 7 persen untuk kepala satuan kerja dan 3 persen untuk PPK.

    Dugaan suap yang telah diterima tersangka dengan rincian, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare menerima suap senilai Rp 350 juta dan US$ 5.000 untuk proyek SPAM di Lampung dan Rp 500 juta SPAM di Pasuruan Jawa Timur. Lalu Meina Woro Kustinah Rp 1,42 miliar dan Sing$ 22.100 untu proyek SPAM di Katumbala, dan Teuku Moch Nazar Rp 2,9 miliar dalam proyek pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala. Serta Donny Sofyan Arifin menerima Rp 170 juta untuk proyek SPAM di Toba 1.

    Imbasnya, pada tahun anggaran 2017-2018 dua perusahaan tersebut memenangkan 12 proyek SPAM Kementerian PUPR dengan total nilai Rp 429 miliar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.