Soal Usulan Capres Tes Baca Al Quran, KPU: Boleh Asal Lapor

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Sahputra, saat berbicara kepada awak media di kantornya, Kamis, 2 Agustus 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Sahputra, saat berbicara kepada awak media di kantornya, Kamis, 2 Agustus 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum menanggapi soal usulan tes membaca Al Quran bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurut Komisioner KPU, Ilham Sahputra, setiap lembaga atau organisasi boleh mengadakan acara yang mengundang pasangan capres-cawapres, termasuk tes mengaji tersebut.

    "Boleh, silakan saja. Cuma lapor sama kami, mereka mau mau mengadakan apa. Kan begitu saja sebenarnya," kata Ilham di kantor KPU, Jakarta, Senin, 31 Desember 2018.

    Baca: Kubu Jokowi - Prabowo Tak Mau Terjebak Polemik Tes Baca Al-Quran

    Menurut Ilham, KPU tak bisa melarang acara apapun yang diadakan oleh sebuah lembaga. Termasuk, kata dia, acara tentang tes mengaji yang diadakan di Aceh itu. "Kami tak bisa kemudian menutup diri terhadap orang-oramg yang ingin mengadakan diskusi misalnya terkait visi misi. Ya silakan saja," kata dia.

    Dewan Ikatan Dai Aceh sebelumnya mengusulkan adanya tes baca Al Quran bagi pasangan calon presiden-wakil presiden. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Dai Aceh, Tgk Marsyuddin Ishak mengatakan ujian itu bertujuan mengakhiri polemik keislaman yang mendera capres-cawapres.

    Marsyuddin mengatakan lembaganya ingin mengundang kedua pasangan calon untuk mengikuti uji mampu membaca Al Quran pada 15 Januari mendatang di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh. Dia mengatakan tes itu tak mempengaruhi keputusan Komisi Pemilihan Umum, tetapi untuk mengakhiri politik identitas.

    Baca: KPU: Baca Al-Quran Bukan Syarat Pencalonan Capres-Cawapres

    Di sisi lain, Ilham mengatakan tes baca Al-Qur'an tersebut tak akan berpengaruh terhadap syarat pencalonan capres-cawapres. Sebab, kata dia, tes mengaji itu bukan merupakan syarat pencalonan yang diatur dalam undang-undang.

    Meski demikian, KPU tak mempermasalahkan jika pasangan calon menghadiri undangan tersebut. "Jika calon mau hadir silakan saja. Tetapi sekali lagi tidak mempengaruhi syarat pencalonan," kata Ilham.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.