AJI: Kekerasan dan Persekusi Wartawan di 2018 Tinggi

Massa yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Forum Jurnalis Freelance melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Dua jurnalis Reuters, Wa Lone, 32 tahun, dan Kyaw Soe Oo, 28 tahun, divonis tujuh tahun penjara karena menulis laporan tentang serangan militer di negara bagian Rakhine. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat perkembangan yang terjadi di bidang jurnalisme dan media sepanjang 2018. Secara keseluruhan situasinya belum sepenuhnya menggembirakan dalam hal kebebasan pers.

Baca: AJI-ICRC dan Pasukan Misi PBB Latih 26 Jurnalis Meliput Konflik

Indonesia dalam satu tahun terakhir ini, menurut data statistik yang dikumpulkan Bidang Advokasi AJI Indonesia, mencatat setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik.

Jumlah ini lebih banyak dari tahun lalu yang sebanyak 60 kasus dan masih tergolong di atas rata-rata. Kekerasan terhadap jurnalis paling banyak terjadi tahun 2016 lalu (sebanyak 81 kasus), paling rendah 39 kasus pada tahun 2009 lalu.

“Kekerasan fisik, berupa pemukulan, penamparan dan sejenisnya, masih menjadi jenis kekerasan terbanyak pada tahun 2018 ini,” kata Ketua Umum AJI Abdul Manan lewat keterangannya pada Senin, 31 Desember 2018.

Berdasarkan data AJI selama Januari-Desember 2018, kekerasan fisik terhadap jurnalis setidaknya ada 12 kasus. Jenis kekerasan lainnya yang juga banyak adalah pengusiran atau pelarangan liputan dan ancaman teror, yang masing-masing sebanyak 11 kasus. Lainnya adalah perusakan alat dan atau hasil Liputan (10 kasus), pemidanaan (8 kasus).

Dominasi jenis kekerasan fisik dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis ini juga terjadi pada tahun 2017 dan 2016. Pada tahun 2017, jenis kekerasan fisik terdapat 30 kasus dari jumlah total 60 kasus. Tahun 2016 sebanyak 35 dari total 81 kasus kekerasan.

Namun, tahun 2018 mencatat jenis kasus kekerasan baru yang itu sepertinya bisa menjadi trend mengkhawatirkan di masa-masa mendatang, yaitu berupa pelacakan dan pembongkaran identitas jurnalis yang menulis berita atau komentar yang tak sesuai aspirasi politik pelaku, lalu menyebarkannya ke media sosial untuk tujuan negatif. AJI mengkategorikan kasus ini sebagai doxing, atau persekusi secara online.

Pada tahun 2018 ini setidaknya ada 3 kasus persekusi online yang menimpa jurnalis kumparan.com dan detik.com. Jurnalis kumparan.com dipersekusi antara lain karena tidak menyematkan kata 'habib' di depan nama Rizieq Shihab dalam beritanya. Jurnalis detik.com dipersekusi terkait berita tentang pernyataan Juru Bicara Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin dan saat meliput peristiwa yang disebut “Aksi Bela Tauhid” 2 November 2018.

Menurut Manan, AJI sudah lama memberi perhatian pada kasus doxing yang biasanya berujung pada persekusi itu. Sebelumnya, doxing dan persekusi secara online menimpa warga sipil. AJI bersama organisasi masyarakat bergabung dalam Koalisi Antipersekusi untuk menangani trend yang merisaukan ini. Sebab, ujar dia, cuitan di media sosial harus dilihat sebagai bagian dari kebebasan berbicara dan berekspresi, sehingga tidak seharusnya disikapi dengan cara berlebihan yang merisak jati diri seseorang, hingga berujung perburuan dan kekerasan, bahkan pemidanaan.

Selain doxing persekusi online, tahun 2018 juga mencatat setidaknya ada tiga kasus pemidanaan terhadap jurnalis. Ketiganya masing-masing; Pemimpin Redaksi serat.id Zakki Amali, Jurnalis Tirto.id Mawa Kresna dan Abdul Manan sendiri selaku salah satu inisiator IndonesiaLeaks.id.

Hal lain yang juga merisaukan bagi kebebasan pers, ujar dia, yakni masih adanya pasal-pasal yang bisa mempidanakan jurnalis. Selama ini setidaknya ada dua regulasi utama yang bias mempidanakan jurnalis, yaitu KUHP dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Pada tahun 2018 ini ada dua langkah legislasi Pemerintah dan DPR yang cukup merisaukan, yaitu yaitu amandemen Undang-Undang MD3 yang disahkan dalam sidang paripurna DPR 12 Februari 201823 serta revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu yang menjadi sorotan AJI yakni; pasal 309 ayat (1) RUHP yang terkait dengan kabar bohong. Pasal itu menyatakan, “Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”. “Frasa “mengakibatkan keonaran” pada ayat (1) tersebut berpotensi multitafsir dan sangat rentan dipakai untuk mengkriminalisasi wartawan,” ujar Manan.

Simak: Saran AJI untuk Prabowo yang Geram atas Pemberitaan Reuni 212

Pasal lain yang jelas bisa membungkam kebebasan berekspresi, lanjut dia, adalah pasal 494 tentang Tindak Pidana Pembukaan Rahasia. Pasal itu menyatakan, “Setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau profesinya baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.






KKJ: Peretasan terhadap Redaksi Narasi Adalah Pelanggaran HAM Serius

6 jam lalu

KKJ: Peretasan terhadap Redaksi Narasi Adalah Pelanggaran HAM Serius

KKJ menilai peretasan terhadap puluhan awak redaksi Narasi mengancam kebebasan pers.


Sanksi Demosi untuk Bharada Sadam karena Langgar Kebebasan Pers, AJI: Harusnya Sanksi Pidana

13 hari lalu

Sanksi Demosi untuk Bharada Sadam karena Langgar Kebebasan Pers, AJI: Harusnya Sanksi Pidana

Eks sopir dan ajudan Ferdy Sambo, Bharada Sadam dijatuhi sanksi etik karena melakukan pelanggaran terhadap kebebasan pers.


Ricuh Dipicu Terduga Copet, Jurnalis Tempo Diintimidasi Massa Aksi PA 212

14 hari lalu

Ricuh Dipicu Terduga Copet, Jurnalis Tempo Diintimidasi Massa Aksi PA 212

Jurnalis Tempo dan sejumlah media lainnya diintimidasi ketika meliput aksi demonstrasi di Patung Kuda oleh peserta aksi PA 212.


Wartawan Hong Kong Diintimidasi Polisi

17 hari lalu

Wartawan Hong Kong Diintimidasi Polisi

IFJ menyerukan agar wartawan asal Hong Kong Ronson Chan dibebaskan dari segala tuduhan.


Diduga Bunuh Jurnalis, Politikus AS Ditangkap

18 hari lalu

Diduga Bunuh Jurnalis, Politikus AS Ditangkap

Media lokal AS mengatakan tersangka adalah seorang politikus Las Vegas yang telah menjadi fokus cerita investigasi oleh jurnalis Jeff German.


Dewan Pers Bantah Terima Gratifikasi saat Pengacara Ferdy Sambo Konsultasi

19 hari lalu

Dewan Pers Bantah Terima Gratifikasi saat Pengacara Ferdy Sambo Konsultasi

Dewan Pers membantah tudingan yang menyebut lembaga tersebut menerima gratifikasi dari Ferdy Sambo.


Polisi Hong Kong Tangkap Jurnalis Sepekan Sebelum Terbang ke Luar Negeri

19 hari lalu

Polisi Hong Kong Tangkap Jurnalis Sepekan Sebelum Terbang ke Luar Negeri

Polisi Hong Kong menangkap ketua serikat jurnalis yang dianggap kritis terhadap pemerintah.


Jurnalis Tempo Nurhadi Kecewa JPU Baru Mengirim Kontra Memori Kasasi Setelah Didatangi

27 hari lalu

Jurnalis Tempo Nurhadi Kecewa JPU Baru Mengirim Kontra Memori Kasasi Setelah Didatangi

Jurnalis Tempo korban tindak kekerasan anggota polisi, Nurhadi, meminta penjelasan jaksa penuntut mengapa tak segera mengirim kontra memori kasasi.


Tiga Jurnalis Finlandia Diadili atas Tuduhan Mengungkapkan Rahasia Negara

31 hari lalu

Tiga Jurnalis Finlandia Diadili atas Tuduhan Mengungkapkan Rahasia Negara

Jaksa menuntut ketiga jurnalis Finlandia setidaknya 18 bulan hukuman percobaan jika mereka terbukti bersalah.


AJI Jakarta dan LBH Pers Kawal Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi oleh Anggota Polri

32 hari lalu

AJI Jakarta dan LBH Pers Kawal Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi oleh Anggota Polri

Kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi oleh anggota Polri mendapat pengawalan dari AJI Jakarta dan LBH Pers. Kasus ini proses kasasi di Mahkamah Agung.