Refleksi Akhir Tahun Fraksi PDI Perjuangan MPR

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Ahmad Basarah

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Ahmad Basarah

    INFO NASIONAL - Pergantian  tahun merupakan momentum baik bagi segenap elemen bangsa untuk melakukan  refleksi atas kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menyiapkan strategi kenegaraan untuk semakin memantapkan  tercapainya cita-cita bernegara. 
     
    Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI   menyampaikan beberapa catatan kebangsaan dan kenegaraan di Tanah Air  sepanjang tahun 2018 dan harapan di 2019.
     
    Pertama, dalam  bidang  ideologi negara, sepanjang 2018 menunjukkan bahwa kinerja pemerintah melalui perangkatnya  untuk terus membumikan Pancasila secara terstruktur  dan sistematis, terlihat  semakin terukur dengan telah dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).  "Dengan demikian, saat ini kita telah memiliki dua lembaga negara yang  bertanggung  jawab melaksanakan  sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila, yaitu Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan BPIP," ujar Ketua Fraksi PDIP MPR RI Ahmad Basarah.   
     
    Kehadiran kedua lembaga tersebut menjadi pengganti atas ketidakhadiran  negara, untuk mensosialisasikan dan membina sikap dan mental ideologi  bangsanya, setelah dihapuskannya program Pedoman Penghayatan dan  Pengamalan Pancasila (P4) tahun 1998, dan dibubarkannya Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasia  (BP7) tahun 1999. Perkembangan menggembirakan lainnya adalah, akan  dimasukannya kembali mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan tingkat  dasar hingga menengah atas, setelah  dihapuskan melalui UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun  2003. "Kemajuan pembangunan nasional di bidang ideologi ini harus kita dukung, agar ke depan bangsa Indonesia benar-benar dapat memiliki kedaulatan, dan daya  tahan ideologi nasional yang kokoh dari ancaman ideologi transnasional seperti  ideologi ekstrimisme agama, dan juga  paham ideologi individualisme/liberalisme, yang saat ini bekerja di Indonesia, yang salah satu modus operasinya dengan  memanfaatkan kemajuan teknologi  informasi dan media sosial.
     
    Kedua, terkait kinerja lembaga-lembaga  negara, selama 2018 masing-masing  pelaku dalam cabang kekuasaan negara  telah berfungsi sebagaimana perintah  konstitusi. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan telah bekerja sebagaimana  perintah konstitusi, yaitu memajukan  kesejahteraan umum melalui berbagai  program pembangunan di berbagai penjuru negeri. Sementara lembaga legislatif,  telah  menjadi  partner/mitra  kerja yang  kritis dan konstruktif  bagi Presiden, dalam memenuhi janji politiknya kepada rakyat  Indonesia. Adapun pelaku kekuasaan  kehakiman yaitu badan peradilan, terus  berusaha menegakkan hukum dan keadilan, termasuk penegakan hukum  terhadap segala penyelewenangan  keuangan negara yang dilakukan oleh  para penyelenggara negara dan mantan  penyelenggara negara serta pihak-pihak lainnya.
     
    Ketiga, dalam bidang Pertahanan dan  Keamanan, sinergisitas, baik antara TNI-Polri dan lembaga terkait, telah membuat  stabilitas keamanan nasional begitu  terjaga sepanjang 2018. Sepanjang 2018,  setidaknya ada  dua isu besar yang  menyangkut keamanan nasional, yaitu kasus terorisme dan separatisme. Khusus terorisme, pasca  terjadinya  serangan teroris di beberapa daerah, maka  Presiden dan DPR telah berhasil  mencapai kesepakatan untuk memperkuat  perangkat hukum yang ada, lewat revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana  Terorisme, utamanya memperkuat aspek pencegahan oleh aparat keamanan dan  penegak hukum, sehingga dapat efektif  menanggulangi ancaman terorisme dan  separatisme.
     
    Keempat, dalam bidang Politik Dalam  Negeri, bahwa penyelenggaraan Pilkada  Serentak 2018 telah berlangsung aman  dan damai, serta telah menghasilkan  sejumlah kepala dan wakil  kepala daerah  yang dipilih secara demokratis. Hal ini menunjukkan makin matangnya masyarakat dalam berdemokrasi. Namun  demikian, di beberapa tempat, potret  politik Indonesia masih belum menunjukkan wajah perkembangan  demokrasi yang substansial. Karena  agenda konstestasi pilkada dan  kampanye pemilu, masih dijejali dengan narasi-narasi negatif, khususnya isu politik identitas yang menggunakan perbedaan  suku,  agama,  ras, dan antar golongan  (SARA) sebagai alat untuk merebut  kemenangan dalam pilkada. Sementara proses kampanye Pileg dan Pilpres 2019 yang  akan datang, di mana tahapan masa kampanye telah dimulai sejak September 2018 lalu, secara umum masih berjalan  lancar dan damai, meskipun secara  kualitatif substansi, kampanye masih  belum menyentuh esensi demokrasi karena masih terlihat berbagai narasi  kampanye yang mengeksploitasi isu-isu politik identitas dan perdebatan yang kurang mendidik rakyat.
     
    Kelima, dalam bidang Hubungan Luar  Negeri, berbagai kemajuan diplomasi  hubungan luar negeri Indonesia di tahun  2018 ini banyak hal yang 
    menggembirakan. Sebut saja konsistensi memperjuangan kemerdekaan Palestina  dengan cara menolak pengakuan  Yerusalem sebagai ibukota negara Israel,  aktif menyelesaikan konflik Rohingnya di  Myanmar, hingga penyelenggaraan Annual  Meeting IMF – World Bank 2018, yang mengundang investor dari berbagai  negara dan Indonesia mendapat investasi  sebesar Rp 202 triliun. Diplomasi  pemerintah juga semakin meningkat pada  berbagai forum internasional. Terbukti pada tahun ini, Indonesia berhasil menjadi  Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan  PBB untuk periode 2019 – 2020. Di penghujung tahun 2018 ini, juga ditandai dengan keberhasilan pemerintah  Indonesia merevisi Kontrak Karya PT.  Freeport dengan mengambil alih 51% saham perusahaan Amerika Serikat, itu setelah sejak 1967, kekayaan tambang  emas, tembaga dan sumber energi serta  mineral lainnya di tanah Papua itu  dikuasai asing. "Atas berbagai catatan  kehidupan bangsa di tahun 2018 itu, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan  perhatian  kita bersama," ucapnya Basarah. 
     
    Pertama, upaya pembumian Pancasila di  segala lapisan aparatur negara dan  masyarakat, perlu semakin digencarkan  dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, segala  pengambilan keputusan, kebijakan atau  pembentukan produk hukum oleh negara termasuk di daerah, juga harus bersumber  dan berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari  segala  sumber hukum negara. Hal yang tidak  kalah pentingnya adalah, suri tauladan  para pemimpin bangsa dan elite    masyarakat, agar dapat menjadi panutan  rakyatnya dalam mempraktekkan gerakan  hidup ber-Pancasila dengan baik  dan  benar. 
     
    Kedua, sinergi antar lembaga negara perlu  terus dijaga dan diarahkan kepada upaya  mencapai tujuan bernegara. Segala  bentuk ego sektoral antar lembaga negara harus dihindari, mengingat hal demikian  akan kontraproduktif dengan upaya  mensejahterakan rakyat.
     
    Ketiga, negara tidak boleh mundur apalagi kalah dalam melakukan perang terhadap  terorisme dan separatisme. Pembangunan  infrastruktur di Papua juga harus terus dilanjutkan. "Karena melalui pembangunan  itulah warga kita di Papua akan merasakan kehadiran negara. Di sisi lain, TNI dan  Polri harus terus memastikan keamanan  rakyat dari segala bentuk gangguan kelompok-kelompok kriminal bersenjata yang dapat menganggu jalannya  pembangunan di Papua. Ketegasan dan kekompakan pemerintah dalam  menghadapi gerakan ekstrimisme  berbasis agama dan terorisme,  juga harus terus ditingkatkan, baik dalam aspek  pencegahan dan persuasif maupun  penegakan hukumnya.
     
    Keempat,  para elite politik harus segera  menghentikan praktek berdemokrasi yang  mengeksploitasi persoalan politik  identitas dan SARA dalam pelaksanaan pemilu, dan penggunaan hoax sebagai alat mencapai kepentingan politiknya. Kampanye pemilu haruslah didorong pada  kontestasi gagasan dan konsep  pembangunan nasional, bukan dengan  penggunaan ISU SARA atau apalagi penyebaran  hoaks yang dapat memecah  belah persatuan bangsa. Untuk itu, penyelenggara pemilu maupun pengawas pemilu harus bersikap tegas, jika  ditemukan kampanye yang mengarahkan  pada penyebaran kebencian dan  permusuhan atas dasar SARA. 
     
    Kelima, negara Indonesia perlu terus  berperan dalam upaya menciptakan  perdamaian dunia, sekaligus terciptanya  tata dunia yang adil, dengan tetap mengedepankan politik luar negeri yang  bebas dan aktif, termasuk untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatannya. Selain itu, pemerintah  Indonesia juga perlu bersikap tegas menolak bentuk kolonialisme dan  imperialisme baru di bidang  perdagangan dunia, sesuai amanat  Pembukaan UUD Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. (*)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.