Viral Video Kekerasan Terhadap Anak, KPAI: Kejadian di Filipina

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Video kekerasan terhadap anak di Filipina. Kredit: Istimewa

    Video kekerasan terhadap anak di Filipina. Kredit: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan, video kekerasan terhadap anak yang viral di media sosial dan beredar di aplikasi perpesanan seperti WhatsApp bukan berasal dari Indonesia.

    Baca: Sriwijaya Air Respons Video Penumpang Ogah Terbang Karena Durian

    "Hasil pendalaman yang dilakukan tim siber Polda Metro Jaya, kejadian tersebut bukan di Indonesia, tetapi di Filipina," kata Susanto, Sabtu, 29 Desember 2018. "Tersangka penganiayaan bernama Myraflor Flores Basbas, penduduk di Iloilo, Filipina."

    Dalam video berdurasi dua menit empat puluh satu detik tersebut, seorang lelaki dewasa terlihat menggantungkan kaki anak laki-laki pada besi jendela kamar sehingga posisi kepala anak berada di bawah.

    Lelaki dewasa itu lantas menampar pipi anak beberapa kali. Anak berkaos biru itu menangis karena dipukuli. Sambil memukul, lelaki dewasa itu berbicara kepada si anak. Tidak jelas perkataan yang disampaikan lelaki itu kepada si anak.

    Susanto mengatakan, sejak video itu viral di media sosial, banyak anggota masyarakat mengadu ke KPAI. Lembaganya, ujar Susanto, lantas bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk mendalami asal muasal video.

    Hasilnya, tersangka Myraflor Flores Basbas diketahui telah ditangkap oleh pihak kepolisian setempat pada tanggal 27 Desember 2018. Kejadian itu direkam oleh Myraflor pada tanggal 18 Desember 2018.

    "Dikarenakan kesal akibat bertengkar dengan istrinya dan berharap setelah di-posting agar istrinya yang kabur dari rumah dapat mengetahuinya," kata Susanto.

    Simak artikel lainnya tentang video kekerasan terhadap anak di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.