OTT Kementerian PUPR, KPK Duga Bukan Transaksi Pertama

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan pada 15 November 2018. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengatakan hingga saat ini KPK telah menangkap total 20 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT Kementerian PUPR yang dilakukan Jumat, 28 Desember 2018.

Baca juga: 20 Orang Terjaring OTT, Irjen Kementerian PUPR Datangi KPK

20 orang itu, kata Febri, terdiri dari dua unsur, yaitu sejumlah pejabat dan pegawai Kementerian PUPR dan beberapa Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. "Ada sejumlah pihak swasta juga yang kami duga mengetahui atau menjadi bagian dari peristiwa pemberian sejumlah uang," kata Febri di Gedung KPK, Jumat, 28 Desember 2018.

Febri berujar penangkapan 20 orang itu terkait dengan dugaan suap dalam sejumlah proyek penyediaan air minum. "Jadi ada beberapa proyek penyediaan air minum yang dibangun di sejumlah daerah dan kami duga ada fee proyek yang kemudian diserahkan pada sejumlah pejabat di PUPR yang jumlahnya variatif," ujar dia.

Ia juga mengatakan 20 orang itu semuanya diamankan KPK di Jakarta, sehingga diduga transaksi tersebut terjadi di Jakarta. KPK, kata dia, juga menduga bahwa transaksi tersebut bukan transaksi yang pertama terkait dengan fee proyek penyediaan air minum yang dikelola Kementerian PUPR.

"Kami juga mengidentifikasi dan sedang didalami karena ada proyek penyediaan air minum juga yang dilakukan di daerah tanggap bencana. Sehingga ini juga menjadi perhatian KPK, apakah di sana juga ada transaksi suap atau tidak," ujar Febri.

Ia mengatakan barang bukti yang diamankan KPK dalam OTT itu hingga saat ini terdiri dari duit Rp 500 juta dan SGD 25.000. Selain itu, kata dia, KPK juga menyita satu kardus berisi uang pecahan rupiah yang masih dalam proses penghitungan jumlah.

"Pemeriksaan secara intensif masih perlu kami lakukan terhadap 20 orang tersebut, sehingga nanti hasilnya, sesuai dengan KUHAP, baru akan disampaikan melalui konferensi pers maksimal 24 jam setelah peristiwa OTT ini," kata ia.

Baca juga: Menteri PUPR Benarkan Pegawainya Kena OTT KPK

Febri menuturkan pihaknya menyayangkan adanya kasus OTT Kementerian PUPR dalam proyek penyediaan air minum tersebut. Menurut dia, proyek tersebut merupakan proyek yang menjadi perhatian dan prioritas seluruh masyarakat.

"Karena diharapkan dengan adanya proyek penyediaan air minum ini maka pelayanan terhadap masyarakat, khususnya untuk kebutuhan yang sangat dasar, itu bisa terpenuhi," kata Febri.


 






Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

47 menit lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

4 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Cegah Banjir di Musim Hujan, PUPR Perbaiki Infrastruktur untuk Mitigasi Bencana

6 jam lalu

Cegah Banjir di Musim Hujan, PUPR Perbaiki Infrastruktur untuk Mitigasi Bencana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah memperbaiki sejumlah infrastruktur pengendali banjir untuk mitigasi bencana alam.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

14 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

15 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

17 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

19 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

19 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

20 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

21 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.