20 Orang Terjaring OTT, Irjen Kementerian PUPR Datangi KPK

Penyidik menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kantor Pajak Ambon di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. KPK menyita uang Rp 100 juta dari nilai commitment fee Rp 320 juta dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kewajiban bayar pajak di KPP Pratama Ambon. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Widiarto mendatangi gedung KPK. Widiarto ke KPK menyusul operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah pejabat Kementerian PUPR pada Jumat malam, 28 Desember 2018.

Baca: OTT Pejabat Kementerian PUPR, KPK Sita Uang Sekardus

Widiarto mengatakan, dirinya ditugasi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk konfirmasi ke KPK. "Tadi Pak Menteri menugaskan saya ke sini untuk mencari tahu hal itu," kata Widiarto kepada wartawan.

Widiarto mengaku belum mendapatkan informasi dari KPK. Ia diminta menunggu perkembangan kasus ini Sabtu, 29 Desember 2018. "Dari KPK belum ada informasi yang disampaikan. Jadi kami diminta menunggu".

Menurut Widiarto, kasus itu kemungkinan terkait dengan pengadaan barang jasa di level satuan kerja, bukan dari pejabat eselon II. "Di level pelaksana," katanya.

Keterangan adanya OTT pejabat Kementerian PUPR datang dari Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif. Menurut dia, dari operasi tangkap tangan penyidik KPK mengamankan 20 orang. Mereka dari Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah proyek. Ada pula dari swasta serta pihak lain.

"Tim mengamankan barang bukti awal sebesar Rp 500 juta dan 25.000 dolar Singapura serta satu kardus berisi uang yang sedang dihitung," kata Laode pada Jumat malam, 28 Desember 2018.

Dijelaskannya, kasus ini ada hubungannya dengan proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah. "Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana," kata Laode.

Sesuai KUHAP, kata Laode, dalam waktu maksimal 24 jam akan ditentukan status hukum terhadap 20 tersebut. "OTT dilakukan tim KPK pada Jumat sore hingga malam di Jakarta. Ini sebagai bagian dari proses tindak lanjut informasi masyarakat tentang terjadinya pemberian uang pada pejabat di Kementerian PUPR," kata Laode.






Peneliti ISESS: Kalau Kapolri Serius Ingin Bersih-bersih, Gandeng KPK dan PPATK

17 jam lalu

Peneliti ISESS: Kalau Kapolri Serius Ingin Bersih-bersih, Gandeng KPK dan PPATK

Kapolri diminta gandeng PPATK dan KPK jika ingin bersih-bersih di tubuh Polri. Ini dilakukan agar mengetahui aliran transaksi perwira polri.


Saksi Sebut Mardani H Maming Tandatangani SK Pengalihan IUP ke PT PCN Terlebih Dahulu

1 hari lalu

Saksi Sebut Mardani H Maming Tandatangani SK Pengalihan IUP ke PT PCN Terlebih Dahulu

Mardani H Maming disebut menandatangani terlebih dahulu SK pengalihan IUP PT BKPL ke PT PCN sebelum diperiksa anak buahnya.


Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

1 hari lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh mengajukan pra peradilan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.


KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

KPK memeriksa Mustakim sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Rabu, 23 November 2022.


Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

3 hari lalu

Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

Ali mengatakan pemblokiran rekening milik Bambang Kayun dilakukan dalam rangka kebutuhan proses penyidikan kasus tersebut.


KPK Optimistis Praperadilan AKBP Bambang Kayun Bakal Ditolak Hakim

3 hari lalu

KPK Optimistis Praperadilan AKBP Bambang Kayun Bakal Ditolak Hakim

Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Bambang mengajukan praperadilan.


KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Berpergian ke Luar Negeri

3 hari lalu

KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Berpergian ke Luar Negeri

Ali menjelaskan pencegahan ini dilakukan agar Bambang Kayun tidak pergi saat dimintai keterangan.


Polri Sebut Kasus AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke KPK Demi Transparansi

4 hari lalu

Polri Sebut Kasus AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke KPK Demi Transparansi

Kasus suap yang menjerat AKBP Bambang Kayun dilimpahkan Bareskrim Polri ke KPK demi transparansi. Bareskrim dan KPK telah berkoordinasi.


Besok, KPK Panggil Pengacara Lukas Enembe Sebagai Saksi

4 hari lalu

Besok, KPK Panggil Pengacara Lukas Enembe Sebagai Saksi

KPK mengonfirmasi bahwa penyidik sudah melayangkan surat panggilan kedua untuk pengacara Lukas Enembe sebagi saksi.


KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks Kasau Agus Supriatna di Persidangan

4 hari lalu

KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks Kasau Agus Supriatna di Persidangan

JPU KPK akan kembali memanggil saksi Agus Supriatna melalui surat yang dikirim ke alamat di Trikora Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.