KPK Operasi Tangkap Tangan Pejabat Kementerian PUPR

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ilustrasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Jumat, 28 Desember 2018.

    Baca juga: Tulis Surat Terbuka, Dosen UGM Minta Jokowi Rombak Jajaran BMKG

    "KPK mengkonfirmasi, benar ada kegiatan tim sore hingga malam ini di Jakarta sebagai bagian dari proses kroscek informasi masyarakat tentang terjadinya pemberian uang pada pejabat di Kementerian PUPR," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, Jumat malam.

    Laode mengatakan dalam operasi itu 20 orang ditangkap, terdiri dari pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan pejabat pembuat komitmen sejumlah proyek di PUPR dan swasta. Laode mengatakan tim penyidik KPK mengamankan barang bukti duit Rp 500 juta dan SGD 25.000.

    Laode mengatakan pemberian uang tersebut terkait proyek penyediaan air minun di sejumlah daerah. "Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana," kata Laode.

    Baca juga:Mengintip Isi Buku Gerwani yang Disita TNI karena Dituduh PKI

    Laode mengatakan, setelah melakukan operasi tangkap tangan, tim melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut. Laodr mengatakan sesuai KUHAP dalam waktu maksimal 24 jam akan ditentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.