Hidayat Nur Wahid: Soal Implementasi Pancasila, Rakyat Harus Teladani Pendiri Bangsa

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI  Hidayat Nur Wahid saat menerima para kader Program Kaderisasi Ulama (PKU) Universitas Darussalam (Unida) Gontor dalam acara Temu Tokoh di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Desember 2018.

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat menerima para kader Program Kaderisasi Ulama (PKU) Universitas Darussalam (Unida) Gontor dalam acara Temu Tokoh di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Desember 2018.

    INFO NASIONAL - Dalam berbagai forum diskusi sampai obrolan warung kopi, soal implementasi Pancasila selalu menjadi bahan yang menarik untuk dibahas. Namun kontradiksi antara teori dan implementasinya di lapangan juga menjadi hal menarik diperbincangkan.

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengungkap satu pandangan. Menurut dia, soal implementasi Pancasila, rakyat saat ini harus meneladani para pendiri bangsa Indonesia terdahulu, terutama soal toleransi, saling menghormati perbedaan yang ada, saling memahami demi tujuan utama, yakni Indonesia merdeka, bermartabat dan memiliki visi luar biasa pada masa depan.

    “Sejarah telah menoreh dengan tinta emas bagaimana para pendiri bangsa bersama-sama merumuskan berbagai hal penting bagi negara Indonesia, seperti sejarah penghapusan beberapa kata di Piagam Jakarta, sejarah perumusan teks Pancasila, sejarah penentuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sampai mosi integral,” ujarnya di hadapan para kader Program Kaderisasi Ulama (PKU) Universitas Darussalam (Unida) Gontor dalam acara Temu Tokoh dengan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Desember 2018.

    Rakyat Indonesia saat ini, kata Hidayat, harus membaca dan mempelajari sejarah-sejarah tersebut, sehingga bisa memahami betapa visionernya pemikiran para pendiri bangsa Indonesia dengan menyampingkan ego pribadi. “Semuanya fokus tertuju pada kepentingan bersama sehingga berbagai perbedaan tidak lagi menjadi satu masalah,” tuturnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.