Enam Insiden Pelarangan Diskusi dan Buku Karena Dituduh PKI

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi nonton bareng film G30 S PKI di Makorem, Bogor, 29 september 2017. Foto istimewa

    Presiden Jokowi nonton bareng film G30 S PKI di Makorem, Bogor, 29 september 2017. Foto istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Komando Distrik Militer 0809 Kediri dan Kepolisian Resor Kota Kediri menyita ratusan buku yang menyinggung PKI dan komunisme di dua toko buku.

    Baca: Seputar Buku Berisi Isu PKI dan Komunisme yang Disita TNI - Polri

    Penyitaan ini mengundang reaksi dari sejumlah kalangan. Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, mempertanyakan maksud TNI dan polisi. "Yang nyita saja belum tentu paham isi bukunya," kata Erasmus, Kamis, 27 Desember 2018.

    Peristiwa penyitaan buku PKI itu bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Sebelumnya, beberapa hal yang berbau PKI, misalnya buku maupun kegiatan diskusi, kerap ditindak aparat maupun organisasi masyarakat anti-PKI. Berikut ini adalah sejumlah peristiwa yang dihimpun Tempo sejak 2016 hingga 2018.

    1. Pembubaran Lokakarya Eks Korban 1965 di Cianjur

    Lokakarya eks korban 1965 yang rencananya digelar di salah satu wisma di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada Kamis, 14 April 2016 batal. Sejumlah organisasi masyarakat di sana menentang acara tersebut dengan alasan menjadi forum kebangkitan PKI.

    Koordinator kegiatan lokakarya, Bejo Untung, mengatakan kegiatan itu sejatinya dilaksanakan untuk mendiskusikan soal hak asasi manusia, bukan soal politik. "Pemerintah sudah berjanji akan menyelesaikan kasus 65," kata dia. Lantaran suasana tidak kondusif, kegiatan itu pun dialihkan ke Jakarta.

    Ujang, salah satu anggota ormas Gerakan Reformis Islam Cianjur mengatakan tidak ada tempat untuk PKI dan antek-anteknya. Menurut dia, PKI adalah musuh bersama. "Kalau ada kegiatan seperti itu, sebaiknya dibubarkan. NKRI tidak ada tempat untuk PKI, termasuk di Cianjur," ujar dia. Sementara, kepolisian menganggap kegiatan eks korban 1965 ini tanpa pemberitahuan sehingga tak bisa dilanjutkan.

    2. World Press Freedom Day di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta

    Peringatan World Press Freedom Day di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta dibubarkan aparat Kepolisian Resor Kota Yogyakarta pada Selasa malam, 3 Mei 2016. Rencananya, acara tersebut akan diisi dengan pemutaran film dokumenter karya Rahung Nasution yang bertajuk 'Pulau Buru Tanah Air Beta'.

    "Kapolda DIY memerintahkan kegiatan ini harus dibubarkan," ujar Kepala Bagian Operasional Polresta Yogyakarta, Sigit Haryadi kala itu. Alasannya, materi acara bisa memicu konflik horizontal. Namun, pernyataan itu lantas dibantah oleh Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta Prasta Wahyu Hidayat. Ia menyatakan hanya memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan acara.

    Turut hadir dalam pembubaran itu sekitar 20 orang anggota Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri (FKPPI). Mereka menuding acara peringatan WPFD di AJI Yogyakarta menjadi ajang propaganda PKI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.