Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seputar Buku Berisi Isu PKI dan Komunisme yang Disita TNI - Polri

image-gnews
Komando Distrik Militer 0809 Kediri mengamankan ratusan buku tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) di sejumlah toko buku di Kediri pada Rabu, 26 Desember 2018. Sumber: Istimewa
Komando Distrik Militer 0809 Kediri mengamankan ratusan buku tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) di sejumlah toko buku di Kediri pada Rabu, 26 Desember 2018. Sumber: Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilik toko buku yang dituding menjual buku berkata PKI dan komunisme angkat suara. Dia mempertanyakan tindakan aparat yang terburu-buru menyimpulkan buku tersebut sebagai dokumen terlarang.

Baca juga: TNI - Polisi di Kediri Sita Ratusan Buku Memuat Kata PKI

Helton, pemilik Toko Buku Abdi di Jalan Brawijaya, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri membantah telah menyebarkan faham komunisme. Buku-buku yang dia jual justru sebagian diterbitkan oleh penerbit besar. “Buku itu di Yogya, Bandung, dan Jakarta banyak sekali,” kata Helton kepada Tempo melalui sambungan telepon, Kamis 27 Desember 2018.

Buku berjudul Gerwani: Kisah Tapol Wanita dari Kamp Plantungan misalnya, yang turut diamankan tentara dari sekian judul buku yang dia jual diterbitkan oleh Gramedia. Buku yang ditulis Amuwani Dwi Lestariningsih ini diterbitkan pada bulan September 2011 dengan nomor ISBN 9789797096021.

Dalam deskripsinya, buku ini mengisahkan sikap Orde Baru saat menangkapi anggota atau perempuan yang disangka terkait dengan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) pada royan G30S 1965. Sebagian besar dari mereka dikurung di kamp tahanan politik (tapol) khusus perempuan di Plantungan tanpa melalui proses pengadilan. Di kamp tapol itu mereka disiksa fisik dan psikis sekaligus. Pelecehan seksual bahkan perkosaan menjadi hal yang lazim di tahanan yang seluruh penjaganya adalah lelaki.

Buku ini juga mengisahkan duka-cerita yang dipikul salah seorang korban salah-tangkap itu, Sumilah. Derita salah-sangka itu tidak berakhir ketika mereka dilepaskan penguasa pada 1979. Mereka harus memikul beban dihina oleh masyarakat sebagai bekas tapol.

Demikian pula dengan buku-buku lain seperti Di Bawah Lentera Merah karangan Soe Hok Gie yang diterbitkan oleh Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta tahun 1999. Buku itu menarasikan satu periode krusial dalam sejarah Indonesia, ketika benih-benih gagasan kebangsaan mulai disemaikan, antara lain lewat upaya berorganisasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Melalui sumber data berupa kliping-kliping koran antara tahun 1917-1920-an dan wawancara autentik yang berhasil dilakukan terhadap tokoh-tokoh sejarah yang masih tersisa, penulisnya mencoba melacak bagaimana bentuk pergerakan Indonesia, apa gagasan substansialnya, serta upaya macam apa yang dilakukan oleh para tokoh Sarekat Islam Semarang pada kurun waktu 1917-an.

Menurut Helton, buku yang di judulnya tertulis PKI dan komunisme itu sudah sudah lama beredar di kota-kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Bahkan dia sendiri sudah menyimpannya sejak setahun lalu dan memajangnya sebagai produk kurang laku. Namun sejauh ini tak pernah ada yang mempermasalahkan. “Buku itu saya dapatkan dari teman di Bandung, dan sudah setahun saya pajang tak laku-laku,” katanya.

Baca juga: Kisah Budi Pego, Tolak Tambang Emas Tapi Dituduh Komunis

Dia berharap aparat Kepolisian dan TNI bisa mengkaji materi buku-buku tersebut dengan jernih sebelum membuat kesimpulan soal penyebaran faham komunisme. Dari toko bukunya, aparat menyita 19 buku yang diduga terlarang. “Ini saya mau rapat di kantor kecamatan dengan polisi dan Babinsa soal buku-buku itu,” pungkasnya.

Dari penelusuran Tempo di lapak jual beli buku online, buku-buku yang disita aparat TNI dan Polri itu masih diperjualbelikan secara bebas.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kisah Darah dan Doa, Film Longmarch of Siliwangi yang Jadi Hari Film Nasional

18 hari lalu

Film Darah dan Doa karya Usmar Ismail. wikipedia
Kisah Darah dan Doa, Film Longmarch of Siliwangi yang Jadi Hari Film Nasional

Pengambilan gambar film Darah dan Doa dijadikan peringatan Hari Film Nasional setiap 30 Maret


Hari Ini 56 Tahun Lalu, Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Gantikan Sukarno, Sukmawati Sebut Kudeta Merangkak

22 hari lalu

Sukarno dan Soeharto
Hari Ini 56 Tahun Lalu, Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Gantikan Sukarno, Sukmawati Sebut Kudeta Merangkak

Kudera merangkak disebut sebagai kudeta yang dilakukan Soeharto kepada Sukarno, apa itu?


58 Tahun Lalu Sidang MPRS Putuskan Soeharto Jadi Pejabat Presiden, Dimulainya Orde Baru

35 hari lalu

Sukarno dan Soeharto
58 Tahun Lalu Sidang MPRS Putuskan Soeharto Jadi Pejabat Presiden, Dimulainya Orde Baru

Pada 12 Maret 1966, MPRS menunjuk Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967. Ini menandai berakhirnya kekuasaan Sukarno, berganti Orde Baru


Film Djakarta 66, Kisahkan Kelahiran Supersemar, Hubungan Sukarno-Soeharto, dan Kematian Arif Rahman Hakim

37 hari lalu

Film Djakarta 1966. imdb.com
Film Djakarta 66, Kisahkan Kelahiran Supersemar, Hubungan Sukarno-Soeharto, dan Kematian Arif Rahman Hakim

Peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar disertai gelombang demo mahasiswa terekam dalam film Djakarta 66 karya Arifin C. Noer


Fakta dan Peristiwa Supersemar, 3 Poin Penting Surat Perintah Sebelas Maret Sukarno kepada Soeharto

38 hari lalu

Sukarno dan Soeharto
Fakta dan Peristiwa Supersemar, 3 Poin Penting Surat Perintah Sebelas Maret Sukarno kepada Soeharto

Fakta dan peristiwa Supersemar atau surat perintah 11 Maret yang menandai lengsernya Sukarno. Berikut 3 poin Supersemar Bung Karno kepada Soeharto.


Ramadan di Masjid Jogokariyan, Ini Profil Masjid yang dikenal Melalui KRJ

38 hari lalu

Masjid Jogokariyan Yogyakarta menyediakan ribuan porsi menu buka gratis setiap hari selama Ramadan. TEMPO | Pribadi Wicaksono.
Ramadan di Masjid Jogokariyan, Ini Profil Masjid yang dikenal Melalui KRJ

Bagaimana sejarah dan proses pembangunan Masjid Jogokariyan yang populer ini? Apa pula KRJ yang diadakan setiap Ramadan?


64 Tahun Lalu Setelah Keluarkan Dekrit Presiden, Presiden Sukarno Pernah Bubarkan DPR

42 hari lalu

Presiden pertama RI, Sukarno, berpidato di hadapan delegasi Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Bung Karno menunjukkan karismanya di hadapan kepala negara dari Asia dan Afrika. Lisa Larsen/The LIFE Picture Collection/Getty Images
64 Tahun Lalu Setelah Keluarkan Dekrit Presiden, Presiden Sukarno Pernah Bubarkan DPR

64 tahun lalu, pada 5 Maret 1960 Presiden Sukarno membubarkan DPR dan mengganti namanya menjadi DPR-GR. Apa alasannya?


59 Tahun Peristiwa Kanigoro, Penyerangan Anggota PKI ke Pondok Pesantren Al-Jauhar Kediri

14 Januari 2024

Masjid At-Taqwa, saksi Peristiwa Kanigoro pada 13 Januari 1965. Wikipedia/Masvikindonesia
59 Tahun Peristiwa Kanigoro, Penyerangan Anggota PKI ke Pondok Pesantren Al-Jauhar Kediri

Pada 13 Januari 1965 peristiwa pengepungan dan penangkapan peserta pelatihan mental Pelajar Islam Indonesia di Desa Kanigoro, Kediri.


67 Tahun Lalu Bung Hatta dan Sukarno Pecah Kongsi, Begini Isi Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres

1 Desember 2023

Presiden pertama RI, Sukarno (kiri) didampingi Wakil Presiden Mohammad Hatta, memberikan hormat saat tiba di Jalan Asia Afrika yang menjadi Historical Walk dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Dok. Museum KAA
67 Tahun Lalu Bung Hatta dan Sukarno Pecah Kongsi, Begini Isi Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres

Bung Hatta mengundurkan diri sebagai wapres. Ini bunyi surat pengunduran dirinya, 67 tahun lalu, sebagai bukti pecah kongsi dengan Sukarno.


Deklarasikan Dukung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024, Ini Profil Organisasi Pemuda Pancasila

28 November 2023

Gubernur DKI Anies Baswedan bersama Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno memberikan keterangan pers usai peresmian gedung baru Pemuda Pancasila di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Oktober 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Deklarasikan Dukung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024, Ini Profil Organisasi Pemuda Pancasila

Pemuda Pancasila deklarasikan dukungan ke pasangan nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Pilpres 2024. Ini profil ormas itu.