Mendagri Ancam Pecat Kadis Dukcapil Jika Masih Ada E-KTP Tercecer

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara resepsi pernikahan putra Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 10 September 2018. TEMPO/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengancam akan memecat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jika masih ada KTP eletronik atau E-KTP yang tercecer. "Saya sudah minta Pak Dirjen untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Karena SK (surat keputusan) saya yang teken. Saya bikin SK, saya berhak memecat Dukcapil yang sampai keteledoran, baik sengaja maupun tidak sengaja, kecuali dicuri," kata Tjahjo di kantornya, Jakarta, Rabu, 26 Desember 2018.

Tjahjo berujar E-KTP yang sempat tercecer beberapa waktu lalu merupakan blangko E-KTP invalid yang dicetak pada 2012 dan tersimpan di gudang. Pegawai Dukcapil, kata dia, tidak berani memusnahkan E-KTP invalid itu lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi sedang melakukan penyidikan.

Baca: Jutaan Keping E-KTP Dibakar di Gudang Kemendagri

Setelah meminta izin KPK, menurut Tjahjo, sebagian blanko E-KTP yang rusak sudah dibakar. "Tapi masih banyak yang tersimpan. Sekarang sudah ada saya perintahkan paling lambat akhir bulan ini dibakar abis. Besoknya satu yang rusak pun harus dimusnahkan," katanya.

Secara prinsip, Tjahjo menuturkan, kasus E-KTP tercecer tidak akan mengganggu sistem dan pemilihan umum 2019. "Ini hanya blangko E-TKP rusak, menyebar, jatuh, sengaja, ada yang tidak disengaja. Mulai akhir tahun ini dibakar habis," ucapnya.

Simak: Alasan Kemendagri Pilih Opsi Bakar untuk Musnahkan E-KTP Rusak

Kasus E-KTP tercecer terjadi dua kali pada tahun ini. Pertama pada Mei 2018. Kala itu, ada dus berisi E-KTP jatuh di Jalan Rata Salabenda, Semplak, Kabupaten Bogor. Rupanya  itu E-KTP rusak yang sedang dibawa dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu menuju gudang Kemendagri di Semplak.

Terakhir, ada penemuan ribuan keping E-KTP di sekitar persawahan Jalan Bojong Rangkong, Kelurahan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Ribuan KTP tersebut ditemukan di dalam karung dan ada juga yang tercecer di sekitarnya.






Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

10 jam lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

6 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

7 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

7 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

8 hari lalu

Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan nama calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan belum sampai ke dia.


Disdukcapil Kota Depok Luncurkan Layanan Ambil KTP Drive Thru

10 hari lalu

Disdukcapil Kota Depok Luncurkan Layanan Ambil KTP Drive Thru

Dokumen kependudukan Disdukcapil Depok yang bisa diambil di De Fast adalah KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA).


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

11 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

12 hari lalu

Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

Kemendagri menanggapi kekhawatiran potensi abuse of power dalam aturan memperbolehkan Pj kepala daerah dibolehkan memutasi dan memberhentikan ASN


Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

12 hari lalu

Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Mendagri menerbitkan surat edaran kepada penjabat atau Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat


Hari Ini DPRD DKI Kirim 3 Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies Baswedan ke Mendagri

14 hari lalu

Hari Ini DPRD DKI Kirim 3 Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies Baswedan ke Mendagri

DPRD DKI hari ini mengirim tiga nama calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan ke Menteri Dalam Negeri.