MUI: Pertentangan Umat Islam di Pemilu 2019 Merugikan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin, memberi keterangan seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam membahas pengunduran diri sebagai utusan khusus presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 25 September 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin, memberi keterangan seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam membahas pengunduran diri sebagai utusan khusus presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 25 September 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Islam atau MUI menyatakan prihatin terhadap perkembangan perpolitikan yang menimbulkan perpecahan di Indonesia. Ia mengatakan pertentangan yang terjadi dalam Pemilu 2019 berlebihan dan merugikan.

    Baca juga: MUI Bantah Membuat Spanduk Tolak Natal di Pangandaran yang Viral

    Menurut Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin dalam Pemilu 2019 menampilkan dua kelompok pendukung yang berinteraksi berlebihan. Saling mengejek, saling menghina. Perpecahan ini terjadi khususnya di umat Islam, dan dapat merugikan.

    “Ini hanya akan rugikan umat islam dan akan ganggu bangsa dan ukhuwah islamiyah,” ujar Din pada Rapat Pleno Dewan Pertimbangan ke-33 di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat Rabu 26 Desember 2018.

    Ia pun menyayangkan pemanggilan nama binatang antar pendukung kedua kubu pasangan calon Presiden-Wakil Presiden. Maksud Din adalah panggilan antar pendukung yang kerap menyebut satu sama lain dengan sebutan Cebong untuk pendukung Jokowi, dan Kampret bagi pendukung Prabowo.

    “Panggilan nama binatang yang hanya turunkan harkat martabat manusia,” ujar mantan Ketua MUI Periode 2014-2015 ini.

    Dewan Pertimbangan MUI juga menyerukan agar masyarakat menahan diri dan mengedepankan persatuan dalam hadapi sisa-sisa hari pemilu 2019. Ia pun mengatakan agar menyampaikan aspirasi sesuai kata hati tanpa harus menciptakan pertentangan. “Jangan agenda lima tahunan ini membuat persatuan kita terganggu,” ujar dia.

    Baca juga: MUI: PSI dan Komnas Perempuan Cari Ribut soal Poligami

    Dalam Rapat Pleno ke-33 yang mengangkat tema Sentral Muhasabah Umat Islam 2018 ini, juga mengangkat dua bahasan lainnya yakni pertama, musibah bencana yang belakangan terjadi. Kedua membahas perkembangan yang terjadi Provinsi Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok, yang ditinggali oleh etnis Uighur dengan mayoritas penduduk muslim, dan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia.


  • MUI
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.