Keponakan Eni Saragih Terima Uang dari Johannes Kotjo Empat Kali

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, mengikuti sidang lanjutan mendengarkan keterangan saksi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, mengikuti sidang lanjutan mendengarkan keterangan saksi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anak buah sekaligus keponakan mantan Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Eni Maulani Saragih atau Eni Saragih, Tahta Maharaya, menuturkan dirinya pernah menerima uang dari sekretaris Johannes B. Kotjo, Ratna, sebanyak empat kali, untuk proyek PLTU Riau-1. Ia menyebutkan uang itu diberikan di Graha BIP, Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

    Baca: Baca Pleidoi, Johannes Kotjo Akui Beri Uang ke Eni Saragih

    Penerimaa pertama pada akhir tahun 2017. Tahta menerima selembar amplop dari Audrey Ratna. Meski ia yang menandatangani tanda terima amplop itu, ia mengaku semula belum tahu apa isinya. Ketika diperiksa KPK, Tahta mengatakan dirinya baru mengetahui di dalam amplop itu ada cek dengan nominal Rp 2 miliar.

    "Tanda terima itu berupa cek, isi nominalnya Rp 2 miliar," kata Tahta saat diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, pada Rabu, 26 Desember 2018.

    Setelah penerimaan amplop pertama itu, Tahta kembali disuruh Eni untuk menemui Ratna pada Maret 2018. Dalam pertemuan itu, Tahta menerima dua plastik hitam. Kepada hakim, keponakan Eni itu mengaku dirinya tak mengetahui isi plastik itu secara pasti, meski dirinya sempat menduga isinya adalah uang.

    "Saya merasa pas angkat kantong itu isinya uang, tp cukup besar ukuran kantongnya," ucap Tahta. Ia mengaku baru mengetahui ketika KPK melakukan penyelidikan, kantong plastik yang dia pegang saat itu berisi Rp 2 miliar.

    Baca: Divonis 2 Tahun 8 Bulan, Johannes Budisutrisno Kotjo Tak Banding

    Ia menuturkan, plastik hitam itu dia serahkan kepada Eni pada hari yang sama. Saat itu, Eni hanya meminta Tahta menaruhnya di rumah.

    Selanjutnya, pada 8 Juni 2018, Eni kembali menyuruh Tahta menemui Ratna. Kali ini, Ratna menyerahkan tas kertas berwarna cokelat kepada Tahta. Menurut pengakuan Tahta, tas kertas itu langsung diserahkan kepada Eni. Isi tas ini diitaksir mencapai Rp 250 juta.

    Penerimaan terakhir terjadi pada 13 Juli 2018. Saat itulah, terjadi penangkapan. Sebelum ditangkap, Ratna menyerahkan amplop dengan pecahan uang Rp 100 juta, Rp 400 juta yang dibagi dua. Kala itu, Tahta ikut ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan.

    "Jadi totalnya?," tanya Jaksa KPK.

    Tahta menjawab pertanyaan jaksa, "Rp 500 (juta)."

    Dalam dakawan Eni, disebutkan keterlibatan Tahta sebagai perantara penerimaan uang dari Johannes Kotjo melalui stafnya, Audrey Ratna, sebesar Rp 500 juta.

    Keterlibatan Tahta disebut dalam dakwaan Eni. Ia disebut menjadi perantara penerimaan uang dari Johannes B. Kotjo. Kotjo, lewat stafnya bernama Audrey Ratna menyerahkan uang sebesar Rp 500 juta untuk Eni via Tahta. Tahta pun ikut terjaring operasi tangkap tangan bersama Kotjo, Eni dan Audrey.

    Selain itu, dalam dakwaan Eni, Tahta juga disebut terlibat sebagai perantara penerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha untuk Eni, melalui Indra Purmandani. Penerimaan dari Indra berkaitan dengan pemberian izin melakukan impor limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yaitu limbah tembaga yang akan diolah menjadi copper slag.

    Dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1, Eni Saragih ‎didakwa menerima suap senilai Rp 4,7 miliar. Uang itu diduga diberikan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Proyek rencananya akan dikerjakan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company yang dibawa oleh Kotjo.

    Selain menerima uang dari kasus korupsi PLTU Riau-1, Eni juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 5,6 miliar dan 40 ribu dolar Singapura dari sejumlah Direktur Perusahaan di bidang minyak dan gas. Setidaknya ada tiga pengusaha yang memberikan uang kepada Eni.

    Mereka adalah Prihadi Santoso selaku Direktur PT Smelting sebanyak Rp 250 juta, Herwin Tanuwidjaja selaku Direktur PT One Connect Indonesia sejumlah Rp 100 juta dan 40 ribu dolar Singapura. Samin Tan selaku Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal sejumlah Rp 5 miliar, dan Iswan Ibrahim selaku Presiden Direktur PT Isargas sejumlah Rp 250 juta.

    Nyaris semua uang suap serta gratifikasi yang diterima Eni digunakan untuk kepentingan sang suami, M. Al Khadziq, yang mengikuti pemilihan Bupati Kabupaten Temanggung tahun 2018.

    Eni didakwa Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUPH pasal 64 ayat 1 KUHP. Selain itu, Eni juga didakwa melanggar Pasal 12B ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.