Ngabalin Bela Ma'ruf Ucapkan Natal: Jangan Mempolitisir Agama

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ali Mochtar Ngabalin berfoto bersama anggota Sahabat Pancasila saat menghadiri diskusi berjudul

    Ali Mochtar Ngabalin berfoto bersama anggota Sahabat Pancasila saat menghadiri diskusi berjudul "Kenapa Harus Jokowi?" di Cafe Ajag Ijig, Jakarta Pusat, Sabtu, 28 Juli 2018. Tempo/Rezki Alvionitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, memberi penjelasan ucapan selamat Natal oleh Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Video calon wakil presiden nomor urut 01 soal ucapan selamat natal ini viral di media sosial.

    Baca: Dari Prabowo ke Jokowi, Begini Empat Fakta Ali Mochtar Ngabalin

    “Natal sesuatu yang menjaga kehormatan. Islam tidak memberikan larangan. Saya juga telah menyampaikan selamat Natal kepada teman-teman," kata Ngabalin saat ditemui di Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta,  Selasa, 25 Desember 2018 malam. "Natal memberikan energi positif bagi kehidupan banyak orang.” 

    Ia meminta jangan lagi ada pertentangan dan dikotomi antara hal-hal yang bisa menceraiberaikan rakyat Indonesia. Natal merupakan hari di mana orang-orang dan umat Kristiani sedang berbahagia.

    “Sehingga kita juga mengatakan Natal itu membawa damai dan memberikan energi positif bagi banyak orang. Saya Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama  Kantor Staf Kepresidenan, mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudaraku kaum Nasrani di manapun Anda berada."

    Soal ucapan selamat Natal Ma’ruf Amin yang dinilai banyak orang menyalahi fatwa ulama, Ngabalin menyatakan itu tidak benar. Justru orang yang menyerang Ma’ruf disebut mempolitisir agama.

    Simak juga: Cerita Ali Mochtar Ngabalin Nasihati Bahar bin Smith

    “Republik ini didirikan dan ditebus oleh banyak kekuatan. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong hu cu dan semua etnis," kata Ngabalin. "Jangan lagi ada dikotomi-dikotomi yang membelah umat, jangan. Anda boleh berbeda siapa yang Anda pilih, tetapi perbedaan pilihan presiden jangan memecah belah rakyat."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.