2 Kasus Unik di Polisi 2018: Sekte Utang dan Kerajaan Ubur ubur

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polres Serang bersama MUI dan warga mendatangi rumah yang dijadikan Kerajaan Ubur Ubur di Serang, Banten, Senin, 13 Agustus 2018. Kelompok ini mengakui Allah dan Al-Quran, tapi dengan sejumlah kejanggalan, seperti mempercayai Nabi Muhammad adalah seorang perempuan. Dok. Polres Kota Serang

    Polres Serang bersama MUI dan warga mendatangi rumah yang dijadikan Kerajaan Ubur Ubur di Serang, Banten, Senin, 13 Agustus 2018. Kelompok ini mengakui Allah dan Al-Quran, tapi dengan sejumlah kejanggalan, seperti mempercayai Nabi Muhammad adalah seorang perempuan. Dok. Polres Kota Serang

    TEMPO.CO, Jakarta - Ada dua kasus unik yang ditangani Polri dan menyedot perhatian publik di 2018. Kedua kasus itu adalah Sekte Penghapus Utang di Cirebon, Jawa Barat dan Sekte Kerajaan Ubur ubur di Banten, Jawa Barat.

    Baca: Aktivitas Kerajaan Ubur ubur yang Meresahkan Warga

    Aktifitas dua sekte itu dibongkar Polri dalam bulan yang sama yakni Agustus 2018. Berikut rangkuman singkat dari kedua kasus tersebut:

    1. Sekte Penghapus Utang

    Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menangkap Bos United Nation Swissindo Trust Internasional Orbit atau UN Swissindo yang dikenal dengan Sekte Penghapus Utang, Soegiharto Notonegoro.

    Sekte ini beroperasi sejak 2010. Soegiharto, sang pendiri UN Swissindo, bertujuan ingin menghapus utang umat manusia di dunia. Ia mengklaim mendapat wangsit dari Presiden RI Soekarno sebagai ahli waris yang bisa mengakses harta kerajaan kuno yang tersebar di seluruh bumi.

    UN Swissindo selama ini beroperasi di Cirebon, Jawa Barat. Soegiharto pun mengaku memiliki jutaan pengikut dari seluruh dunia. Namun, perjalanan Soegiharto dalam 'menghapus utang' penduduk di bumi tak berjalan mulus.

    Sejumlah aduan dari sektor jasa keuangan dan perusahaan pembiayaan membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Petugas (satgas) Waspada Investasi mengeluarkan keputusan bahwa UN Swissindo tak memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan pelunasan utang tersebut.

    Akhirnya OJK mengeluarkan siaran pers pada 20 Juni 2016 dengan nomor SP 56/DKNS/OJK/6/2016, yang berisi imbauan kepada masyarakat agar waspada terhadap janji-janji pelunasan kredit oleh pihak bertanggung jawab. Keputusan itu muncul setelah UN Swissindo mulai menjadi perbincangan.

    Lima bulan kemudian, OJK dan Satgas Waspada Investgasi kembali mengeluarkan siaran pers dengan nomor SP 110/DKNS/OJK/XI/2016 tentang pengungkapan kasus tersebut, tepatnya pada 1 November 2016.

    OJK dan Satgas Waspada Investigasi menyatakan bahwa UN Swissindo telah melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Satgas Waspada Investasi pun kemudian melaporkan kasus UN Swissindo ke Bareskrim Polri pada 13 September 2016.

    Di hari yang sama, Satgas Waspada Investasi juga menyurati UN Swissindo untuk menghentikan kegiatannya, karena kegiatan sekter tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pelunasan kredit ataupun pembiayaan yang berlaku di perbankan atau lembaga pembiayaan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.