Pemprov Jabar Siapkan Dana Bantuan Korban Tsunami Selat Sunda

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang lelaki membawa seekor ayam ketika dia mencari milik di rumahnya yang terkena tsunami di Pandeglang, Banten, Senin, 24 Desember 2018. REUTERS/Jorge Silva

    Seorang lelaki membawa seekor ayam ketika dia mencari milik di rumahnya yang terkena tsunami di Pandeglang, Banten, Senin, 24 Desember 2018. REUTERS/Jorge Silva

    TEMPO.CO, Bandung - Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan bantuan dana dari APBD untuk membantu korban bencana tsunami Selat Sunda.

    Baca: Menkes: Stok Obat untuk Korban Tsunami Selat Sunda Mencukupi

    “Nanti penyerahan dan besarannya berapa dan kapan, akan disampaikan langsung gubernur untuk provinsi Banten dan Lampung,” kata Iwa dikutip dari rilis Humas Pemprov Jawa Barat, Selasa, 25 Desember 2018.

    Iwa mengatakan, bantuan dana itu akan diambil dari pos belanja bantuan tak terduga APBD Jawa Barat 2018. Dana yang tersisa di pos tersebut Rp 45,5 miliar. Dana tersebut sempat digunakan untuk membantu korban bencana angin puting beliung Kota Bogor Rp 5 miliar.

    Proses administrasi pemberian bantuan dana itu sedang diproses. “Dari sisi waktu, masih memungkinkan kami memberikan bantuan. Karena ini sifatnya darurat bencana, masih bisa,” kata dia.

    Iwa mengatakan, sejumlah pegawai pemprov Jawa Barat juga diminta tetap bekerja mengantisipasi kondisi bencana yang bisa terjadi setiap saat. “Selain Natal dan Tahun Baru, tahapan Pilpres sudah berjalan. Kami juga mengantisipasi informasi bencana, jadi stand by, teman-teman tidak long weekend,” kata dia.

    Baca: BNPB Perkirakan Tinggi Tsunami Selat Sunda Mencapai 5 Meter

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya mengirim tim untuk membantu penangan bencana tsunami di pesisir selatan provinsi Banten dan Lampung. “Hari ini sudah saya kirimkan tim bantuan. Tim BPBD sudah ke sana, tim relawan sudah ke sana untuk melakukan assesment,” kata Ridwan, Senin, 24 Desember 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.