TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan pemerintah daerah Banten dan Lampung menerapkan masa tanggap darurat pasca tsunami Selat Sunda. Masa tanggap darurat diterapkan berbeda antar kedua provinsi itu.
Baca: Gubernur Klaim Sudah Kirim Logistik Pengungsi Tsunami, Faktanya
Menurut Sutopo, untuk wilayah Pandeglang, Banten, masa tanggap darurat diterapkan selama 14 hari mulai tanggal 22 Desember hingga 4 Januari. Untuk di wilayah Lampung Selatan, masa tanggap darurat berlangsung selama 7 hari mulai 23 hingga 29 Desember.
"Masa tanggap darurat kemungkinan nanti bisa diperpanjang, disesuaikan kondisi yang ada di lapangan," ujar Sutopo pada konferensi pers di kantor BNPB, Jakarta, Selasa, 25 Desember 2018.
Sutopo mengatakan dalam masa tanggap darurat kedua wilayah ini, pemerintah daerah akan aktif bekerja sama dengan pemerintah pusat dan tim SAR gabungan. Fokus utama masa tanggap darurat masih pada pencarian dan evakuasi korban. "Fokus utama pada evakuasi pencarian, penanganan korban luka, serta penanganan pengungsi," katanya.
Baca: Pemprov Banten Bikin Dapur Umum Lapangan Tsunami di Lokasi Ini
Sutopo menuturkan status tsunami di Selat Sunda ini ditetapkan sebagai bencana kabupaten. Dia mengatakan bencana ini tak perlu berstatus bencana nasional. "Karena pemerintah daerah sanggup mengatasi. Pemerintah nasional juga sanggup menangani, bahkan sampai rehabilitasi dan rekonstruksi," ucapnya.
Tsunami di Selat Sunda terjadi pada Sabtu malam, 22 Desember 2018. Bencana ini berdampak pada pesisir barat Banten serta Lampung Selatan. Dalam rilis BNPB per tanggal 25 Desember pukul 13.00, jumlah korban meninggal bertambah menjadi 429 jiwa. Selain itu 1.485 orang menjadi korban luka-luka, 154 masih hilang, dan 16.082 jiwa mengungsi.
