Gubernur Banten: Masih Banyak Korban Tsunami Bertahan di Bukit

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi porak poranda villa dan penginapan di sepanjang jalan Carita hingga Anyer, Banten, Selasa, 25 Desember 2018. Tiga hari setelah tragedi tsunami Selat Sunda, kondisi sepanjang jalan Carita hingga Anyer seperti kota mati. TEMPO/Subekti.

    Kondisi porak poranda villa dan penginapan di sepanjang jalan Carita hingga Anyer, Banten, Selasa, 25 Desember 2018. Tiga hari setelah tragedi tsunami Selat Sunda, kondisi sepanjang jalan Carita hingga Anyer seperti kota mati. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan bahwa Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang merupakan daerah terdampak paling parah tsunami Selat Sunda.

    “Akses ke wilayah Sumur sudah bisa dilalui. Logistik dan dapur umum lapangan sudah dikirim. Bantuan logistik sandang dan pangan harus bisa diterima masyarakat langsung,” kata Wahidin pada Selasa, 25 Desember 2018.

    Baca: Bantuan untuk Korban Tsunami Mulai Masuk dari Jalur Laut

    Wahidin sebelumnya mengatakan akses ke Kampung Sumur terputus akibat terhalang puing bangunan dan pohon tumbang. Namun saat ini, pemerintah provinsi Banten dan instansi terkait sudah dapat mengirimkan suplai kebutuhan logistik, pangan serta sandang bagi para korban terisolir. Dapur umum juga sudah didirikan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi.

    Menurut informasi yang diterima Wahidin, saat ini masih ada sejumlah warga yang masih mengungsi di desa-desa yang berbukit. "Bagi pengungsi yang tinggal di bukit-bukit akan didistribusikan relawan," kata dia.

    Wahidin mengatakan ada sekitar 1.400 warga yang segera mendapat bantuan. Mereka tinggal sementara di atas bukit karena khawatir ada tsunami susulan. "Nanti kebutuhan makanannya sama keperluan lainnya akan dibagikan petugas," ujarnya.

    Baca: Kemendagri Terbitkan Akta Kematian Korban Tsunami Selat Sunda

    Sementara itu, Wahidin juga menyampaikan bahwa jalur Cilegon, Anyer, Labuan, Carita, Mandalawangi, Panimbang serta sejumlah titik lainnya sudah lebih dulu bisa dibuka. Di sana, berbarengan langsung didirikan posko bantuan.

    Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana menyebut kebutuhan pengungsi seperti selimut, pakaian, matras alas tidur, air bersih layak minum serta makanan sudah siap didistribusikan. “Alhamdulillah sekarang jalannya sudah selesai dibuka. Bantuan dari pihak swasta dan pemerintah pusat serta TNI sudah bisa masuk," kata dia.

    Nurhana mengatakan Dapur Umum Lapangan di Desa Kertajaya yang dibangun Dinsos dan Kemensos nantinya akan membagikan korban yang masih terisolir di empat desa di Kecamatan Sumur. Jumlah pengungsi, termasuk di kawasan perbukitan Tamanjaya dan Kertajaya, ada sekitar 1.472 orang. Adapun jarak ke lokasi perbukitan dari dapur umum di Kecamatan Sumur sekitar lima kilometer.

    Baca: Tsunami Selat Sunda, Basarnas Banten Kekurangan Kantung Jenazah

    Selain di Kecamatan Sumur, kata Nurhana, pemerintah akan mengirimkan bantuan dan logistik kepada pengungsi lain yang tersebar di gedung sekolah, GOR dan puskesmas. Pendistribusian bantuan dibantu oleh para relawan dari berbagai lembaga. “Mereka relawan yang membantu ada yang dari Serang, Tangsel, Kota Tangerang, Pandeglang dan daerah lainnya termasuk dari TNI. Kurang lebih ada sekitar 200 relawan yang siap membantu. Bantuan juga sudah mulai pada datang,” ujarnya.

    Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Banten akibat tsunami Selat Sunda sampai tanggal 24 Desember 2018, jumlah korban meninggal akibat bencana tersebut mencapai 276 orang. Sedangkan yang mengalami luka-luka sebanyak 783 orang dan 68 orang hilang. Tercatat juga 4.764 orang berada di pengungsian. Sementara itu, sebanyak 192 orang dalam proses evakuasi di sekitar wilayah Tanjung Lesung. Sedangkan kerugian material antara lain 443 unit rumah, 10 unit kendaraan roda 4, 38 unit roda dua, 9 unit hotel rusak berat. Dan disekitar wilayah Tanjung Lesung sebanyak 60 unit warung rusak berat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.