Lihat Lokasi Tsunami, Panglima TNI: Jalan Tak Ada yang Rusak

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi Pulau Sebesi setelah diterjang tsunami, Lampung, Ahad, 23 Desember 2018. Foto: Kades Sebesi

    Kondisi Pulau Sebesi setelah diterjang tsunami, Lampung, Ahad, 23 Desember 2018. Foto: Kades Sebesi

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan peninjauan dari atas udara di wilayah terdampak tsunami di Banten, pada Ahad, 23 Desember 2018.

    Baca juga: Tsunami Selat Sunda, BMKG Sarankan Warga Tak Dekati Pantai

    "Saya baru saja menuju sasaran, terbang mulai dari Anyer kemudian Pantai Carita, Labuhan, dan Tanjung Lesung," kata Hadi dikutip dari video konferensi pers KIP Sekretariat Wakil Presiden, Ahad, 23 Desember 2018.

    Hadi menceritakan, di sepanjang bibir pantai mulai dari Anyer belum terlihat dampak kerusakan akibat tsunami. Namun, ketika memasuki wilayah Pantai Carita, termasuk di Labuhan, ada beberapa hotel dan tempat wisata yang terdampak.

    Setelah melihat lokasi di sana, Hadi melanjutkan peninjauan udara ke Tanjung Lesung dan wilayah selatan Banten. Dari Tanjung Lesung, kata dia, sebagian wilayah mengalami hal serupa yang terjadi di kawasan Anyer akibat terjangan tsunami. "Nampak sekali bahwa di sana, hotel juga kelihatan terdampak dengan tsunami, termasuk kiri kanan rumah-rumah semuanya hancur," ujarnya.

    Baca juga: Tsunami di Pantai Anyer Diduga Akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau

    Meski banyak bangunan rusak, Hadi mengatakan bahwa infrastruktur jalan dari Anyer hingga wilayah selatan Banten masih cukup bagus. "Tidak ada yang retak, tidak ada yang terputus jembatan menurut pemantauan dari pesawat udara," kata dia.

    Menurut Hadi, aparat TNI, Polri, dan sejumlah relawan dari PMI sudah melakukan evakuasi korban tsunami di Anyer dan Tanjung Lesung. Mereka membersihkan rumah-rumah yang terdampak tsunami.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.