JK Sebut Tsunami Tanpa Gempa di Banten Kejadian Tak Biasa

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Basarnas melihat kondisi rumah warga yang hancur akibat terjangan tsunami Banten, 23 Desember 2018. Foto: Basarnas

    Petugas Basarnas melihat kondisi rumah warga yang hancur akibat terjangan tsunami Banten, 23 Desember 2018. Foto: Basarnas

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan bencana tsunami yang melanda Banten dan Lampung merupakan kejadian yang tidak biasa. "Ini suatu kasus yang tidak biasa bahwa tsunami tanpa gempa," kata JK dikutip dari video konferensi pers KIP Sekretariat Wakil Presiden, Ahad, 23 Desember 2018.

    Baca juga: Tsunami Selat Sunda, BMKG Sarankan Warga ...

    JK mengatakan, tsunami tersebut muncul kemungkinan karena perubahan atau letusan dari Gunung Anak Krakatau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kata JK, sudah memperingatkan bahwa cuaca di kawasan itu buruk hingga 26 Desember 2018.

    "Oleh karena itu, maka kita harus hati-hati. Dari Pemda, TNI, Polri sudah bergerak dan juga PMI sudah bergerak semua ke sana untuk mengatasi ini," ujarnya.

    JK juga mengimbau agar masyarakat yang tinggal di pesisir pantai di kawasan Banten dan Lampung untuk meninggalkan daerah pantai untuk sementara. Sebab, BMKG memprediksi masih akan ada lagi tsunami susulan. "Harus lebih jauh, ke bukit. Jangan di pantai lah," katanya.

    Tsunami di Selat Sunda terjadi pada Sabtu malam, 22 Desember 2018, sekitar pukul 21.27 WIB. Tsunami diduga akibat longsoran erupsi Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per pukul 10.00 WIB hari ini, jumlah korban meninggal bertambah menjadi 62 orang dari sebelumnya 43 orang yang terdata.

    Baca juga: Tak Ada Peringatan Dini Tsunami Selat Sunda ...

    Adapun korban yang mengalami luka sebanyak 584 orang, dan 20 orang masih belum ditemukan. Selain korban jiwa, tsunami menyebabkan 430 rumah, 9 hotel, dan 10 kapal rusak berat. Namun, juru bicara BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan jumlah korban dan kerusakan masih mungkin bertambah, karena petugas belum mendata sejumlah wilayah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.