Ribuan Warga Pesisir Pandeglang Mengungsi karena Gelombang Pasang

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pengungsi. dok.TEMPO

    Ilustrasi pengungsi. dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Pandeglang - Ribuan penduduk pesisir Pantai Pandeglang, Banten, mengungsi akibat gelombang pasang setinggi lima meter yang menerjang hingga merobohkan rumah. Mereka mengungsi ke masjid, sekolah, perkantoran, terminal, dan gedung tsunami.

    "Kami mengungsi ke masjid jami Al Mukmin," kata Yudi, penduduk Lantera Desa Cigodang Kecamatan Labuan, Pandeglang, Ahad, 23 Desember 2018. Yudi bingung setelah rumahnya roboh akibat diterjang gelombang pasang. Istri dan dua anaknya selamat setelah berlari ke perbukitan yang jaraknya mencapai dua kilometer.

    Baca: Rumah di Pantai Panimbang Roboh Diterjang Gelombang Pasang ...

    “Ketinggian air laut sangat menakutkan karena arusnya cukup kuat.” Gelombang pasang sekitar lima meter menghentak sekitar pukul 21.20. Yudi tengah duduk di halaman rumah yang jaraknya 200 meter dari pantai. Tiba-tiba air laut menerjang permukiman masyarakat hingga kendaraan terseret dan ratusan rumah roboh. “Tak terbayangkan jika tengah tidur.”

    Memed, penduduk Desa Cigodang, Kecamatan Labuan, membawa anak dan isterinya melarikan diri dalam gelap sejauh 1,5 kilometer untuk menyelamatkan diri dari gelombang pasang itu. Saat berlari, ia mendengar suara keras letusan Anak Krakatau.

    Baca: Penjelasan BNPB Soal Gelombang Tinggi di ...

    Memed belum berani kembali ke rumahnya. "Kami khawatir gelombang pasang susulan," kata Memed yang mengungsi ke gedung tsunami.

    Ahad pagi ini hujan turun lebat sehingga pengungsi Pandeglang belum melihat kondisi rumahnya. Mereka di pengungsian dan membutuhkan makanan. Pemerintah daerah belum menyalurkan bantuan makanan karena masih mendata korban gelombang pasang pesisir Pandeglang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.