TNI Bantah Gunakan Bom Fosfor di Papua

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Aksi bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI), untuk memperingati 57 Tahun Operasi Militer Trikora pada 19 Desember 1961 di Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018. Dalam aksi ini mereka juga meminta penutupan sejumlah perusahaan pertambangan dan migas yang beroperasi di Papua seperti Freport, British Petroleum, dan LNG Tangguh. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Penerangan Darah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi membantah TNI menggunakan bom fosfor di Nduga, Papua. "TNI tidak pernah dan tidak akan mau memiliki dan menggunakan senjata kimia pembunuh massal termasuk bom fosfor," ujar Aidi dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 22 Desember 2018.

Baca juga: Polri Tak Mau Terjebak Propaganda Tentara Nasional Papua Barat

Sebelumnya, surat kabar di Australia, The Saturday Paper, memberitakan militer Indonesia menggunakan bom fosfor di Nduga Papua. Media tersebut menyebutkan bom fosfor digunakan untuk mengejar pelaku penembakan yang menewaskan 31 pekerja PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Papua pertengahan Desember lalu.

Dalam beritanya yang berjudul Exclusive: Chemical weapons dropped on Papua yang terbit pada 22 Desember 2018, dilaporkan bukti militer Indonesia menggunakan bom fosfor tampak dari tubuh korban yang mengalami luka bakar di seluruh tubuhnya. Tujuh orang tewas dalam operasi itu. Ribuan orang melarikan diri ke kawasan puncak.

Aidi mengatakan bahwa TNI tidak pernah memiliki senjata seperti bom fosfor tersebut di Papua. Bahkan, ucap dia, TNI tidak mempunyai senjata artileri maupun pesawat tempur. "Alutsista TNI yang ada di Papua hanya pesawat helly angkut jenis Bell, Bolco, dan MI-17. Tidak ada pesawat serbu apalagi pengebom," katanya.

Aidi menjelaskan bom fosfor merupakan senjata pemusnah massal yang hanya dapat dibawa menggunakan pesawat pengebom atau ditembakkan dengan meriam artileri. Selain itu, jika TNI menggunakan bom ini, maka dampak kerusakan wilayah Nduga sangat besar. "Bila benar TNI menggunakan bom fosfor, paling tidak wilayah Nduga sudah habis terbakar dan seluruh manusia serta hewan di sana sudah mati," ucapnya.

Menurut Aidi, isu TNI menggunakan bom fosfordi Papua ini hanyalah propaganda yang dilakukan kelompok bersenjata. Isu ini, kata dia, sengaja digulirkan kelompok bersenjata demi menutupi kasus penembakan pekerja jembatan di Nduga oleh mereka.

Baca juga: Polri Tak Mau Terjebak Propaganda Tentara Nasional Papua Barat

"Demi membuat berita bohong dan upaya propaganda, kelompok bersenjata menggunakan segala macam cara dengan menampilkan data palsu yang sangat absrud dan tidak masuk logika," tuturnya.

Aidi juga menyayangkan pemberitaan surat kabar di Australia terkait isu ini. "Yang lebih konyol lagi adalah media yang mau memuat suatu berita murahan tanpa didasari oleh suatu data yang akurat," katanya.

SYAFIUL HADI | MARIA RITA HASUGIAN






UGM Terima Dana Pendidikan Rp 1,5 Miliar dari Freeport, Ini Kata Rektor Ova Emilia

8 menit lalu

UGM Terima Dana Pendidikan Rp 1,5 Miliar dari Freeport, Ini Kata Rektor Ova Emilia

Selain memberikan beasiswa kepada 60 mahasiswa, PT Freeport Indonesia juga mengucurkan dana penelitian senilai Rp 1,5 miliar.


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

1 hari lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

2 hari lalu

DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

Orgenes mengatakan kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

4 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

5 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

5 hari lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

6 hari lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

6 hari lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.