Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

TNI Bantah Gunakan Bom Fosfor di Papua

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Aksi bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI), untuk memperingati 57 Tahun Operasi Militer Trikora pada 19 Desember 1961 di Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018. Dalam aksi ini mereka juga meminta penutupan sejumlah perusahaan pertambangan dan migas yang beroperasi di Papua seperti Freport, British Petroleum, dan LNG Tangguh. TEMPO/Amston Probel
Aksi bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI), untuk memperingati 57 Tahun Operasi Militer Trikora pada 19 Desember 1961 di Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018. Dalam aksi ini mereka juga meminta penutupan sejumlah perusahaan pertambangan dan migas yang beroperasi di Papua seperti Freport, British Petroleum, dan LNG Tangguh. TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Penerangan Darah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi membantah TNI menggunakan bom fosfor di Nduga, Papua. "TNI tidak pernah dan tidak akan mau memiliki dan menggunakan senjata kimia pembunuh massal termasuk bom fosfor," ujar Aidi dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 22 Desember 2018.

Baca juga: Polri Tak Mau Terjebak Propaganda Tentara Nasional Papua Barat

Sebelumnya, surat kabar di Australia, The Saturday Paper, memberitakan militer Indonesia menggunakan bom fosfor di Nduga Papua. Media tersebut menyebutkan bom fosfor digunakan untuk mengejar pelaku penembakan yang menewaskan 31 pekerja PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Papua pertengahan Desember lalu.

Dalam beritanya yang berjudul Exclusive: Chemical weapons dropped on Papua yang terbit pada 22 Desember 2018, dilaporkan bukti militer Indonesia menggunakan bom fosfor tampak dari tubuh korban yang mengalami luka bakar di seluruh tubuhnya. Tujuh orang tewas dalam operasi itu. Ribuan orang melarikan diri ke kawasan puncak.

Aidi mengatakan bahwa TNI tidak pernah memiliki senjata seperti bom fosfor tersebut di Papua. Bahkan, ucap dia, TNI tidak mempunyai senjata artileri maupun pesawat tempur. "Alutsista TNI yang ada di Papua hanya pesawat helly angkut jenis Bell, Bolco, dan MI-17. Tidak ada pesawat serbu apalagi pengebom," katanya.

Aidi menjelaskan bom fosfor merupakan senjata pemusnah massal yang hanya dapat dibawa menggunakan pesawat pengebom atau ditembakkan dengan meriam artileri. Selain itu, jika TNI menggunakan bom ini, maka dampak kerusakan wilayah Nduga sangat besar. "Bila benar TNI menggunakan bom fosfor, paling tidak wilayah Nduga sudah habis terbakar dan seluruh manusia serta hewan di sana sudah mati," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Aidi, isu TNI menggunakan bom fosfordi Papua ini hanyalah propaganda yang dilakukan kelompok bersenjata. Isu ini, kata dia, sengaja digulirkan kelompok bersenjata demi menutupi kasus penembakan pekerja jembatan di Nduga oleh mereka.

Baca juga: Polri Tak Mau Terjebak Propaganda Tentara Nasional Papua Barat

"Demi membuat berita bohong dan upaya propaganda, kelompok bersenjata menggunakan segala macam cara dengan menampilkan data palsu yang sangat absrud dan tidak masuk logika," tuturnya.

Aidi juga menyayangkan pemberitaan surat kabar di Australia terkait isu ini. "Yang lebih konyol lagi adalah media yang mau memuat suatu berita murahan tanpa didasari oleh suatu data yang akurat," katanya.

SYAFIUL HADI | MARIA RITA HASUGIAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

17 menit lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

Kapuspen TNI menyebut jumlah anggota TNI ribuan, sedangkan yang melakukan penyiksaan hanya sedikit.


Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

2 jam lalu

Mahasiswa papua memegang poster bergambar penyiksaan oleh oknum TNI terhadap warga Papua mengikuti Aksi Kamisan 811 di seberang Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Dalam aksinya mahasiswa Papua mengecam penyiksaan yang dilakukan TNI kepada warga Papua yang belakangan menajdi sorotan publik karena videonya tersebar di media sosial. Mereka menuntut pelaku dipecat dan dihukum sesuai perbuatannya. TEMPO/Subekti.
Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

Komite HAM PBB membacakan temuan pelanggaran HAM di Indonesia, salah satunya isu extrajudicial killing terhadap orang Papua.


Rusia Klaim Punya Bukti Nasionalis Ukraina Terhubung dengan Serangan Moskow

4 jam lalu

Seorang tersangka penyerangan penembakan di tempat konser Balai Kota Crocus dikawal di dalam pengadilan distrik Basmanny di Moskow, Rusia 24 Maret 2024. REUTERS/Shamil Zhumatov
Rusia Klaim Punya Bukti Nasionalis Ukraina Terhubung dengan Serangan Moskow

Rusia mengatakan menemukan bukti bahwa pelaku yang membunuh lebih dari 140 orang di gedung konser dekat Moskow terkait dengan "nasionalis Ukraina."


Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

19 jam lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

20 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

1 hari lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

1 hari lalu

Seekor biawak di Pulau Biawak, Indramayu, Jawa Barat, 26 Juni 2014. Pada sore hari, biawak-biawak berenang di tepi pantai untuk memangsa ikan. TEMPO/Aditya Herlambang
Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

Rumah artis Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar dimasuki biawak belum lama ini. Hewan apakah ini? Ada sekitar 80 jenis biawak di seluruh dunia,


Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

2 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

WM telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penyerangan OPM terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia pada Oktober 2023.


KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

2 hari lalu

Kepala Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW Ego Primayoga (kanan) dan Peneliti KontraS Rozy Brilian (kiri) memberikan keterangan pada media usai mengantar surat permohonan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Dua organisasi itu mencatat sejumlah masalah pemilu seperti pelaporan dana kampanye partai politik maupun calon presiden tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.


Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

2 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

Komnas HAM Papua menyebut korban kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI dari Yonif Raider 300/Brajawijaya telah meninggal dunia di Ilaga,