Kubu Jokowi akan Buktikan Ucapan Erick Thohir Soal Drama Sandiaga

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Erick Thohir. Tempo/Ryan Dwiky Anggriawan

    Erick Thohir. Tempo/Ryan Dwiky Anggriawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf akan membuktikan pernyataan  Erick Thohir yang menyebut penolakan pedagang terhadap Sandiaga Uno saat kampanye di Pasar Kota Pinang, Labuhanbatu, Sumatera Utara, hanyalah sandiwara yang dibuat Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno. Hal itu disampaikan untuk menanggapi laporan simpatisan Prabowo - Sandiaga terhadap Erick ke Bawaslu, Kamis, 20 Desember 2018.  

    Wakil Sekretaris TKN Jokowi – Ma’ruf, Verry Surya Hendrawan mengklaim, pihaknya selalu berbicara menggunakan data dan fakta, sehingga tim yakin Erick Thohir tidak asal bicara. Ia mempersilakan pihak-pihak yang terganggu dengan pernyataan Erick memprosesnya. “Silakan, monggo. Justru kami bisa buktikan nanti aspek kebenarannya dari persepektif hukum,” ujar Verry kepada Tempo, Jumat, 21 Desember 2018.

    Baca: BPN Klaim Elektabilitas Prabowo - Sandiaga Meningkat 15 Persen ...

    Sandiaga Uno mengatakan mendapati poster yang mengusirnya saat berkampanye di kios-kios Pasar Kota Pinang, Labuhanbatu, Sumatera Utara, Selasa, 11 Desember 2018. Poster seukuran kertas karton berwarna putih itu bertuliskan, "Pak Sandiaga Uno, Sejak Kecil Kami Sudah Bersahabat, Jangan Pisahkan Kami Gara-gara Pilpres. Pulanglah!!!"

    Melihat poster itu calon wakil dari Prabowo Subianto itu tak marah. Ia justru mendatangi pemilik kios, Drijon Sihotang. Sandiaga menghampiri Drijon dan mengajak berdialog di luar kiosnya.

    Erick mengatakan penolakan terhadap Sandiaga di Pasar Kota Pinang itu mirip sandiwara. "Kita mesti bedain dong pemilu sama sinetron, sandiwara. Mesti kita bedain, dong. Pemilu ini memilih pimpinan yang bisa memajukan bangsa Indonesia yang bisa membuat bangsa kita bersih dari korupsi, sejahtera, keadilan untuk semua, bukan yang sandiwara atau sinetron. Kalau itu, di TV aja kita nonton," kata Erick, 13 Desember lalu.

    Baca: Erick Thohir Disebut Memfitnah Ma'ruf Amin

    Akibat pernyataannya, Erick Thohir dilaporkan seorang warga masyarakat Fauzan Ohorella, ke Bawaslu pada Kamis, 20 Desember 2018 . Ditemani kuasa hukumnya, Djamaluddin Koedoeboen, Fauzan menyampaikan laporannya ke Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Djamaluddin mengatakan pernyataan Erick merupakan kampanye hitam terhadap lawan politiknya dan melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena menghina peserta pemilu lainnya (Sandiaga) sebagaimana telah ditentukan didalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan huruf d Jo. Pasal 521 UU Pemilu.

    Barang bukti pelapor adalah berita media online dan video pernyataan Erick Thohir. Djamaluddin mengatakan juga akan melaporkan Erick Thohir ke Bareskrim Mabes Polri di Gedung KKP Gambir Medan Merdeka Timur, Kamis malam.

    Sebenarnya tak hanya Erick yang mengomentari kejadian itu. Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily juga mengatakan bahwa sandiwara itu dibuat sedemikian rupa demi membangun kesan seakan-akan calon wakil presiden nomor urut 02 didzolimi rezim Jokowi.

    Simak: Erick Thohir Yakin Jokowi Tak Keceplosan Soal ...

    Menurut Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto, Erick menyampaikan fakta. Sebab sebelumnya, dari kubu Prabowo - Sandiaga, juga ada melakukan sandiwara kebohongan yang dilakukan Ratna Sarumpaet. "Dan di Sumut, di pasar itu, timnya (Sandiaga) hendak menurunkan poster (penolakan itu), tapi kan tidak dibolehkan. Kalau tidak boleh diturunkan, artinya apa? Itu kan sangat jelas (sandiwara)," ujar Hasto, Jumat, 21 Desember 2018.

    Hasto mengatakan pihaknya siap menerima pengaduan apapun. Dan tim hukum akan segera bekerja untuk membantu Erick Tohir menghadapinya."Pak Erick kan hanya menjalankan tugasnya. Pak Erick itu orang baik. Mengadukan orang baik itu banyak kualatnya," ujar Hasto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.