Prabowo Sebut Indonesia Punah, JK Tertawa

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberi keterangan pada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, 20 Desember 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberi keterangan pada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, 20 Desember 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK tertawa saat mengomentari pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang menyebut Indonesia akan punah jika dia dan pasangannya, Sandiaga Uno, kalah di pemilihan presiden 2019.

    "Ha-ha-ha.... Insya Allah siapapun yang memerintah, Indonesia tidak akan punah," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 20 Desember 2018.

    Baca: Kubu Prabowo: Indonesia Punah Tiru Gaya Bung Karno

    JK menuturkan siapapun yang menjadi presiden tidak mungkin mempunyai niat untuk mencelakakan bangsanya sendiri. Ia yakin semua pihak pasti memiliki semangat yang sama, yaitu untuk menjadikan Indonesia negara yang lebih baik. "Siapapun. Kalau pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) menang pasti juga keinginannya ingin bangsa ini maju," ujarnya.

    Dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 17 Desember 2018, Prabowo mengatakan rakyat Indonesia ingin pemerintahan yang bersih dan korupsi. Sebabnya, ia berkukuh harus memenangkan pemilihan presiden 2019.

    "Karena itu kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, negara ini bisa punah. Karena elite Indonesia selalu mengecewakan, selalu gagal menjalankan amanah dari rakyat Indonesia," kata Prabowo saat itu.

    Baca: Wiranto Heran Prabowo Sebut Indonesia Bisa Punah

    Menanggapi soal korupsi itu, menurut JK, selama ini pemerintah Indonesia sangat serius dalam hal pemberantasan korupsi. Ia mengklaim penindakan korupsi di Indonesia merupakan salah satu yang terkeras ketimbang negara-negara lain di dunia ini. "Kalau dari segi penindakan ada sembilan menteri masuk penjara, ada puluhan bupati, pejabat, dan sebagainya, itu luar biasa," ujarnya.

    Politikus senior Partai Golkar ini mengatakan saking kerasnya penindakan korupsi di sini, orang yang mengambil uang negara sebesar Rp 100 juta saja bisa divonis empat tahun penjara.

    JK mengakui ada pandangan-pandangan yang melihat jika korupsi di Indonesia makin marak. Namun ia membantah jika korupsi disebut makin bertambah. Menurut dia, hal itu faktor dari penindakan yang makin gencar.

    "Karena makin intensif gerakan upaya (penindakan) korupsi maka kelihatan makin banyak koruptor. Dulu tidak banyak ditangkap kelihatannya aman-aman saja," kata JK.

    Baca: Prabowo Sebut Indonesia akan Punah, Moeldoko: Jangan Berimajinasi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.