Tak Terima Oso Dicoret Caleg DPD, Massa dari Hanura Geruduk KPU

Ratusan anggota partai Hanura berdemonstrasi di depan gedung KPU, Jakarta, menuntut Osman Sapta Odang tak dicoret KPU dari daftar caleg DPD RI 2019, Kamis, 20 Desember 2018. Tempo/Ryan Dwiky Anggriawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan kader dan simpatisan partai Hanura berdemonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Desember 2018. Mereka memprotes KPU yang mencoret Ketua Umum Partai Hanura Oesman Saptan Odang (Oso) dari daftar calon tetap (DCT) calon legislatif DPD pada Pemilihan Umum 2019.

Baca: KPU: Oso Harus Tanggalkan Jabatan Jika Tetap Ingin Jadi Calon DPD

"Kami berharap Ketua Umum kami, Bapak Oso (sapaan Oesman Sapta), tetap dicalonkan sebagai caleg DPD RI," kata Ino Jumadi, salah satu orator demonstrasi melalui pengeras suara.

Ino mengatakan pencoretan nama Oso sebagai caleg DPD RI itu merupakan bentuk penzaliman KPU terhadap partai Hanura. Alasannya, Mahkamah Agung telah meloloskan Oso agar tetap diloloskan KPU sebagai Caleg DPD RI di Pemilu 2019. "Ini jelas ada penzaliman dan intimidasi terhadap partai kami, partai Hanura," ucapnya.

Saat berita ini ditulis, perwakilan dari 34 provinsi partai Hanura masih melakukan mediasi dengan perwakilan KPU. Sementara itu, massa dari Hanura menunggu hasil mediasi tersebut di depan gedung KPU. Dalam pantauan Tempo, jalan Imam Bonjol bagian sisi selatan ditutup polisi lantaran demo ini.

Baca: Yusril: KPU Tak Punya Pilihan Selain Masukkan Oso Jadi Caleg

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan Oesman Sapta Odang tetap harus mengundurkan diri dari jabatannya, apabila ingin maju caleg pada Pemilu 2019. KPU mendasarkan keputusannya itu atas putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus partai menjadi calon anggota DPD. "Kan putusan MK harus saya jalankan. Jadi, Oso tetap harus undur diri," ujar Arief di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018 silam.

MK mengeluarkan putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang melarang pengurus partai politik menjadi anggota DPD. Putusan ini diimplementasikan dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD dan membuat Oso, yang telah masuk dalam tahapan pencalonan pemilu harus dicoret.

Oso kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait PKPU ini. MA lalu mengabulkan gugatan Oso dengan alasan PKPU ini bertentangan dengan Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, MA menyebut KPU tak bisa menganggap putusan MK berlaku surut atau berlaku saat dikeluarkan ketika calon anggota DPD telah mengikuti tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019.

Baca: Oso Keukeuh Tak akan Mundur dari Ketua Hanura agar Bisa Maju DPD

Pengadilan Tata Usaha Negara juga memenangkan gugatan Oso beberapa waktu lalu. Pengadilan tersebut menyatakan keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPD tertanggal 20 September 2018 batal. Majelis hakim beralasan putusan MK di tengah tahapan pencalonan pemilu harus berlaku prosepektif atau tidak boleh berlaku surut, sehingga baru dapat berlaku di pemilu selanjutnya.

SYAFIUL HADI






Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

4 hari lalu

Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

Mischa Hasnaeni Moein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kprupsi PT Waskita Beton. Kenapa ia dikenal sebagai wanita emas?


Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

7 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

7 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Hanura Belum Tentukan Sikap Soal Capres 2024, OSO: Nanti Desember 2022

9 hari lalu

Hanura Belum Tentukan Sikap Soal Capres 2024, OSO: Nanti Desember 2022

Partai Hanura sampai saat ini belum menentukan sikap soal calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. OSO sebut situasi politik membingungkan.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

11 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

16 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

16 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

17 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

19 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

20 hari lalu

PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

KPU menyatakan bahwa konflik internal PPP tak akan mengganggu mereka dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap partai tersebut.